BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2023.
Selain mampu menyajikan laporan keuangan sesuai aturan perundang-undangan dan sistem akutansi pemerintah berbasis akrual,opini WTP yang diraih hingga ke-10 kali secara beruntun ini juga menunjukkan LPKD Pemkab Buleleng semakin berkualitas.
“Raihan ini merupakan yang ke-10 secara beruntun dan menunjukkan LKPD yang semakin berkualitas,” tandas Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana pada acara penyerahan LHP LKPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5/2024).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan LHP-LKPD Tahun 2023 yang diterima langsung dari Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira ini menunjukkan laporan keuangan Pemkab Buleleng semakin berkualitas, dilihat dari berkurangnya jumlah catatan BPK dari sebelumnya sebanyak 14 menjadi 8 catatan.
“Jika sebelumnya ada 14 catatan, namun saat ini berkurang signifikan menjadi 8 catatan. Ini hasil dari komitmen kita untuk terus mengupayakan laporan keuangan yang maksimal, termasuk didalamnya tentang penataan aset,” terangnya.
Ia berikhtiar, tata kelola keuangan yang baik sejalan dengan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola keuangan yang berdampak kesejahteraan masyarakat dimulai dari perencanaan penganggaran yang baik.
Tata kelola keuangan yang baik, menurut Lihadnyana tercermin dari penganggaran belanja daerah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.
“Dan itu semua telah dilakukan secara akrual dan sangat bijaksana oleh Pemkab Buleleng melalui TAPD dibawah komando Pak Sekda, semua bekerja keras untuk mencapai raihan WTP ke-10 ini,” tandasnya.
Selain mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab Buleleng atas kerja keras yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola keuangan yang baik dan semakin berkualitas, Lihadnyana juga mengapresiasi upaya BPK RI Perwakilan Bali dalam mendorong perbaikan laporan keuangan Pemkab Buleleng sehingga menjadi lebih terstruktur, sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. (kar/jon)
