BULELENG – Pemkab Buleleng melalui Diskominfosanti mengapresiasi arahan Kemenkominfo Republik Indonesia terkait percepatan transformasi digital nasional melalui penuntasan wilayah blankspot.
Selain melakukan konsolidasi data sebaran infrastruktur, Diskominfosanti Buleleleng juga telah mengusulkan 38 titik blankspot yang tersebar pada 15 desa di Kabupaten Buleleng.
“Untuk di Kabupaten Buleleng, sesuai analisis dan pemetaan tahun 2023 terdapat 15 desa masuk daerah lemah sinyal/blankpot dan diusulkan sebanyak 38 titik untuk penambahan infrastruktur jaringan telekomunikasi,” ungkap Kadiskominfosanti Buleleng Ketut Suwarmawan usai mengikuti sosialisasi usulan data wilayah blankspot secara daring oleh Kemenkominfo Republik Indonesia, Selasa (2/4/2024).
Suwarmawan menandaskan usulan tersebut diajukan melalui akun pada aplikasi https://signal.kominfo.go.id sesuai arahan Muhamad Ridwan Rauf mewakili Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo Republik Indonesia.
“Program ini sudah dimulai dari tahun 2023, seluruh Diskominfo di Indonesia, termasuk Buleleng diminta untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan terkait telekominikasi informasi didaerahnya masing-masing,” tandasnya.
Dengan dibukanya kesempatan untuk pengusulan data wilayah blankspot ini, Suwarmawan berharap data kebutuhan dari masyarakat di 15 desa dengan 38 titik signal lemah/blankspot yang telah diusulkan bisa terealisasi pada tahun 2024. “Sehingga percepatan transformasi digital di Kabupaten Buleleng dapat segera terwujud,” tandasnya.
Pada acara sosialiasi secara daring, Analis Kebijakan Ahli Muda, Muhamad Ridwan Rauf mewakili Direktur Telekomunikasi Kemenkominfo Republik Indonesia menegaskan, dibukanya usulan data wilayah blankspot ini dilakukan dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional, penuntasan wilayah blankspot dan konsolidasi data sebaran infrastruktur jaringan telekomunikasi di Indonesia.
“Program ini sudah dimulai tahun 2023, seluruh Diskominfo se-Indonesia diamatkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing dan diusulkan melalui aplikasi https://signal.kominfo.go.id,” jelasnya.
Dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam pengumpulan data ekonomi maupun teknis dan pada saat pembangunan infrastruktur.
“Diharapkan nantinya, pemerintah daerah dapat bersosialisasi ke masyarakat menggunakan aplikasi Geotag dan Sigmon. Ini sebagai amanat dari undang-undang cipta kerja,” pungkasnya. (kar/jon)
