BULELENG – Sidang perkara No : 2/Pid.B/2024/PN.Sgr dengan terdakwa Acmat Saini dan Mokhamad Rasad, keduanya beralamat Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak kembali digelar majelis hakim yang diketuai Made Bagiarta di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja Kelas IB.
Selain menerima kelengkapan surat kuasa dari 29 orang penasehat hukum terdakwa, majelis hakim yang telah mengagendakan pemeriksaan saksi dari penuntut umum juga terpaksa memutuskan penundaan persidangan.
“Oleh karena saksi dari penuntut umum tidak hadir, maka sidang hari ini ditunda, mohon maaf kepada terdakwa dan kepada penutut umum mohon kerjasamanya untuk menghadirkan saksi pada persidangan hari Kamis, 1 Februari 2024 mendatang,” tandas Bagiarta saat memimpin sidang di Ruang Cakra PN Singaraja, Kamis (25/1/2024).
Menyikapi penundaan persidangan tersebut, Isnarti Jayaningsih dan Gede Astawa selaku Tim JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menyatakan segera melakukan koordinasi dengan I Wayan Sawitra Yasa selaku Perbekel Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak untuk menghadirkan warganya, Putu Sumerta, Nyoman Taruna dan Made Sumberyasa sebagai saksi.
“Kami sudah koordinasi dengan Pak Sawitra Yasa selaku Perbekel Desa Sumberklampok untuk menghadirkan warganya, sesuai surat yang telah kami sampaikan untuk bisa dihadirkan pada persidangan pada tanggal 1 Februari 2024,” tandas Isnarti.
Senada dengan JPU, H. Agus Samijaya selaku koordinator Tim Advokat Keadilan Masyarakat Bali (AKMB) berharap penuntut umum bisa menghadirkan saksi sehingga persidangan bisa terlaksana dan tidak berlarut.
Dikonfirmasi usai persidangan, Perbekel Desa Sumberkelampok Kecamatan Gerokgak I Made Suwirta Yasa mengaku sudah menyampaikan surat penggilan sebagai saksi di persidangan.
“Mengenai warga yang dipanggil sebagai saksi, tiang konfirmasi melalui jro bendesanya, bahwasannya pak jro menyampaikan berdasarkan pertimbangan mereka tidak hadir karena sudah ada surat perdamaian, berdasarkan paruman agung dan itupun isinya sudah jelas bahwasannya umat Hindu menerima permohonan maaf secara lisan dan tertulis ditandatangani tersangka dan seluruh umat di Sumberklampok. Dan surat itu ditindaklanjuti dengan paruman agung terkait perdamaian dan pencabutan laporan di kepolisian,” terangnya.
Berdasarkan hal itu, mereka tidak hadir karena sudah ada perdamaian dan ketika hadir akan dianggap tidak menghormati keputusan paruman agung.
Melihat kondisi dilematis tersebut, Perbekel Sawitra Yasa mengaku akan tetap berupaya memberikan penjelasan kepada warga masyarakat agar melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, menghadiri panggilan sebagai saksi di persidangan.
“Tiyang akan mencoba memberikan informasi, pemahaman kepada mereka agar bisa hadir sebagai saksi di persidangan, untuk memberikan keterangan sesuai apa yang mereka lihat dan ketahui. Upaya ini memang cukup berat karena setelah perdamaian dan pencabutan laporan, kehidupan masyarakat sudah sangat baik, kekeluargaan maupun toleransi sudah berjalan terlebih dalam surat perdamaian tersebut sudah disepakati tidak melakukan perbuatan yang sama dan saat ini desa adat sudah menyempurnakan awig-awig dan prerarem termasuk tentang nyepi. Saya akan tetap berusaha memberikan pemahaman kepada warga,” pungkasnya.(kar/jon)
