DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan, Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 secara makro sudah tercapai, bahkan banyak angka yang berada di atas rata-rata nasional.
Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra saat memberikan sambutan mewakili Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya pada Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa (16/1/2024).
Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI, dilaksanakan dalam rangka Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Pada kunjungan tersebut dihadiri oleh Pimpinan DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M, Pimpinan MPR RI Prof. Fadel Muhammad, Wakil Ketua Komite IV Fernando Sinaga, S.Th., serta Koordinator Tim/Prov. Bali Dr. Made Mangku Pastika, M.M.
Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan, target makro pertumbuhan ekonomi selama 19 tahun dikurangi masa Covid-19 ini relatif tercapai. Kecuali masa Covid, karena itu di luar kontrol manusia.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Dewa Made Indra secara umum, menjabarkan inflasi di Bali selama hampir 20 tahun ini cukup terkendali.
“Pengecualian terjadi pasca (pandemi, red) Covid-19, karena pariwisata baru dibuka dan daya beli masyarakat tiba-tiba melejit sehingga berdampak inflasi. Namun, tahun 2023 inflasi kembali terkendali,” ujarnya.
Selain itu, angka baik juga diikuti oleh Indeks Gini Ratio, yang bisa dilihat ketimpangan di Bali jauh di bawah Nasional. Tingkat kemiskinan di Bali jauh di bawah Nasional.
Menurutnya kemiskinan tidak bisa dinihilkan karena ada aspek fisik yang menentukan seperti disabilitas dan demografi.
“Tentang kemiskinan ekstrim yang mencuat akhir-akhir ini juga menurutnya masih sangat rendah di Bali,”katanya.
Sementara beberapa penurunan produksi yang terjadi seperti di bidang peternakan, perikanan dan pertanian. Namun, ada indikator lain yang harus dilihat seperti nilai tukar petani yang cukup naik.
“Produksi menurun tapi dibarengi dengan kenaikan nilai tukar petani, sehingga hal itu bisa diimbangi,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua Komite IV DPD RI Fernando Sinaga mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun yang bertujuan untuk merancang sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.
Menurutnya RPJPN juga menjadi acuan Kepala Daerah dalam Menyusun RPJPD.
“Permasalahan yang terjadi di Indonesia yang menjadi fokus DPD RI Komisi IV yaitu tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, pendapatan negara yang masih menengah serta kesenjangan pembangunan dalam daerah,”katanya.
Sementata pimpinan DPD RI Mahyudin menekankan RPJPN harus bisa memperjuangkan kepentingan daerah yang belum terwakili, sehingga dalam kesempatan ini diharapkan aspirasi daerah Bali bisa diserap sebanyak-banyaknya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota DPD Dapil Bali Made Mangku Pastika yang berharap pertemuan ini bisa menyerap aspirasi komprehensif untuk pembangunan Bali. (arn/jon)
