BULELENG – Proses hukum, penyelidikan terhadap laporan kasus dugaan penyerobotan lahan milik warga masyarakat di Banjar Dinas Batu Ampar Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak, mulai bergulir.
Setelah minta keterangan I Nyoman Tirtawan selaku pelapor, Rabu (10/1/2023) giliran dua orang warga masyarakat yakni Bambang Permadi dan Gede Kariasa yang diperiksa penyidik sebagai saksi korban.
“Iya benar, dalam rangka penyelidikan penyidik Unit II Satreskrim mengundang warga untuk diminta keterangannya terkait laporan Pak Tirtawan tentang kasus dugaan penyerobotan tanah warga di Batu Ampar,” tandas Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Dharma Diatmika usai Ops Gaktibplin di Mapolres Buleleng, Rabu (10/1/20230.
Dikonfirmasi terpisah, Bambang Permadi membenarkan pemeriksaan dan telah memberikan keterangan serta bukti terkait kasus dugaan penyerobotan lahan milik warga di Batu Ampar.
“Saya terkejut tanah kami diserobot, dicatatkan sebagai aset Pemkab Buleleng atas nama Bupati Buleleng, yang mana saat itu dijabat Putu Agus Suradnyana. Terlebih dengan pembelian nol rupiah, padahal kami tidak menjual pada siapapun,” ungkapnya.
Sembari menunjukkan foto papan nama asset Pemkab Buleleng bertuliskan Tanah Milik Pemkab Buleleng, Sertipikat Hak Pakai 00001 seluas 450.000 M2 tanggal 25 November 2020, Bambang menyebutkan terjadinya over lap HPL 2020 diatas tanah SHM atas nama I Nyoman Parwata.
Diduga kuat, kata Bambang, pencatatan asset menggunakan dokumen HPL palsu karena pada peta situasi tidak ada HPL.
“Yang ada HGU dan HPL 1976 yang diduga palsu dengan keterangan lama hak pengelolaan berlaku selama tanah dimaksud untuk proyek pengapuran. Namun di HPL pengganti 2020 tidak dijelaskan peruntukkannya dan peta situasi juga diduga palsu, yang mana di HPL pengganti 2020 ditulis batas timur adalah tanah negara, padahal sebenarnya ada perkampungan tanah milik masyarakat,” jelasnya.
Hal tersebut juga ditegaskan Menkopolhukam bahwa tanah Eks HPL dan dugaan kuat terjadinya permainan oknum mafia tanah.
“Ada juga putusan PN No. 58/PDT.G /2010/PN.SGR, tanggal 17 Juli 2012 atas nama Sahwi dkk dan bukti SSPD dimana subjek pajaknya terbit atas nama masyarakat dan disebutkan tanah negara, tapi bukan atas nama Pemkab Buleleng,” pungkasnya. (kar/jon)
