GIANYAR – Bendesa Adat dan Prejuru desa adat menjadi sasaran empuk partai politik untuk mendulang suara dalam pemilu 2024. Sebab kapasitas bendesa dinilai mampu menjadi penggarak masyarakatnya untuk memilih calon atau parpol tertentu.
Hal tersebut terkadang menimbulkan konflik kepentingan yang menyebabkan masyarakat terabaikan jika tak mengikuti arahan Bendesa adat. Terkait hal tersebut, ketua Majelis Desa Adat Gianyar, Anak Agung Alit Asmara mengatakan, Bendesa atau prejuru desa tidak ada batasanya ketika mereka menerima simakrama. “Sah-sah saja seorang bendesa hadir sebagai pucuk pimpinan di desa adat dalam kegiatan simakrama,” ujarnya saat dimintai tanggapan Senin (8/1).
Lebih lanjut, kata Gung Asmara, selama ini belum ada yang mengatur secara tegas terkait hal itu. “Anggapannya seperti menerima tamu, wajib menerima tamu, sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk menilai mana munurut mereka visi misinya yang terbaik menurut pandanganya,” jelasnya.
Terkiat Bendesa dan prejuru ikut kempanye terbuka, selama ini juga belum ada yang mengatur hal tersebut. “Cuma secara etika moral dihimbau janganlah. Kalau mau ikut juga tidak ada aturan yang mengatur secara tegas untuk memberikan sanksi atau teguran lainya,” terangnya.
Hanya saja, pihaknya pun hanya bisa menyarankan, menyarankan agar tidak terjadi tarik menarik kepentingan antar prejuru dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa terabaikan.
“Juga secara konsep, jika mau jujur ini namanya plus mayor, plus minus belum didata secara baik. Contoh kalau ASN harus netral mestinya mereka kan tidak boleh memiliki hak pilih seperti TNI Polri namun nyatanya mereka memiliki hak suara. Nah bagaimana sekarang untuk kepentingan mereka, terkait jabatan dan posisi lainnya. Mereka jadi dalam posisi ragu-ragu semua. Belum secara tegas ada aturan. Apa lagi di desa adat. Juga bendesa adat wajar juga mereka berpolitik untuk kepentingan masyarakatnya. Makanya kita tidak berani mengatur tegas, karena kita melihat posisi kedudukan regulasinya seperti itu (tidak ada,red),” tandasnya. (jay)