MANGUPURA – Pemkab Badung belum berencana melakukan perubahan jam kerja pegawainya, meski Pemprov Bali telah mengeluarkan aturan baru mengenai jam kerja ASN. Badung masih mengacu pada Keputusan Bupati Badung Nomor 1627/053/HK/2022 tentang penetapan hari dan jam kerja pegawai ASN di lingkungan Pemkab Badung.
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung I Gede Wijaya yang dikonfirmasi, Kamis (4/1/2023) mengungkapkan aturan jam kerja pegawai ASN di Badung tidak ada perubahan.
Disebutkannya pedoman yang dipakai pegawai ASN Badung adalah Keputusan Bupati Badung Nomor 1627/053/HK/2022 tentang penetapan hari dan jam kerja pegawai ASN di lingkungan Pemkab Badung.
Berdasarkan Keputusan Bupati Badung tersebut hari kerja PNS yaitu 5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin sampai hari Jumat dengan jumlah jam kerja efektif selama 37,5 jam.
Keputusan Bupati yang telah berlaku per tanggal 1 Oktober 2022 itu secara rinci dijabarkan bahwa hari Senin sampai dengan hari Kamis masuk kerja jam 08.00 Wita dan pulang kerja jam 16.00 wita. Hari Jumat masuk kerja jam 06.30 wita dan pulang kerja jam 12.00 wita. “Keputusan Bupati tahun 2022 ini masih berlaku,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut Wijaya juga mengaku belum ada instruksi dari Bupati Badung Nyoman Giri Prasta untuk mengikuti aturan jam kerja ASN terbaru yang diterapkan Pemprov Bali per tanggal 2 Januari 2024. Namun demikian mantan Kabag Humas dan Protokol Setda Badung ini memastikan bahwa secara esensi sejatinya tidak ada penambahan jam kerja baik yang di Pemprov maupun di Badung.
Pasalnya jam kerja di Pemprov Bali maupun Pemkab Badung rentang hari dan jam kerjanya sama. Hanya saja yang membedakan adalah pengaturan jam kerjanya saja. Bila di provinsi sekarang ada jam istirahatnya maka di Badung sesuai keputusan Bupati Badung tahun 2022 tidak dicantumkan secara spesifik ada jam istirahat.
“Sebenarnya sama, lama jam kerja juga sama. Cuma pengaturan jam kerja saja yang beda. Kalau di Pemprov ada jam istirahat kita di Badung tidak diatur. Karena namanya kita pelayanan kan tidak boleh kantor sampai kosong,” jelasnya.
Pun begitu Wijaya memastikan bahwa efektivitas kerja pegawai di Badung tidak akan terganggu walaupun istirahat jam kerja tidak diatur. “Istirahat tetap ada, tapi tidak boleh pelayanan sampai kosong,” pungkasnya. (lit,dha)
