BULELENG – Menuju pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada 14 Februari 2024 yang kini tinggal 52 hari, Bawaslu memberikan penguatan kepada saksi peserta Pemilu di TPS.
Melalui pelatihan saksi Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Buleleng, Anggota Bawaslu Bali Gede Sutrawan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat saksi Parpol bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Secara regulasi, saksi peserta Pemilu dilatih oleh Bawaslu, hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 7 Tahun 2023” ungkap Sutrawan saat menjadi narasumber di New Sunari Lovina Beach Resort, Buleleng, pada Sabtu (23/12/2023).
Lebih lanjut disampaikan, saksi Parpol harus membawa dan menyerahkan surat mandat kepada KPPS pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
“Saat bertugas di TPS, saksi hendaknya ikut memastikan pelaksanaan jalannya pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ungkap Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Bali ini.
Pihaknya mendorong saksi parpol di TPS agar memahami tugasnya, sehingga seluruh proses diharapkan berjalan transparan dan akuntabel.
Hal serupa juga diungkapkan Ketua Bawaslu Buleleng I Kadek Carna Wirata di awal pembukaan. Dirinya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman saksi Parpol.
“Semoga kegiatan ini berjalan optimal, tugas kami memberikan fasilitasi melalui pelatihan saksi Parpol, sehingga diharapkan saat pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan kondusif,” ungkap Carna.
Dalam kesempatan tersebut, hadir narasumber lainnya yang turut serta memberikan penguatan saksi parpol di Buleleng yakni dari Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow dan Akademi Pemilu dan Demokrasi Nengah Suardana. (arn/jon)
