BULELENG – Sidang perkara perdata Nomor : 364/Pdt.G/2023/PN.Sgr., antara Luh Sueca selaku penggugat melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indra Candra selaku tergugat I dan PT. Asuransi Bumi Putera Cabang Singaraja selaku tergugat II, terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja Kelas IB.
Sebagai apresiasi terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat melalui advokat/konsultan hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Gede Harja & Associates (GHA), majelis hakim yang diketuai IGP Juliartawan menggelar sidang lokasi/pemeriksaan setempat.
“Hari ini, kita gelar pemeriksaan setempat, lokasi untuk mengetahui batas gedung milik tergugat I (BPR Indra Candra,red) yang dimohonkan sebagai objek sita jaminan,” tandas IGP Juliartawan pada sidang lokasi di Gedung PT. BPR Indra Candra, Selasa (19/12/2023).
Dihadapan para pihak, Juliartawan menegaskan setelah pemeriksaan setempat/lokasi, persidangan perkara No : 364/Pdt.G/ 2023/PN.Sgr. ditunda untuk dilanjutkan pada Selasa, 2 Januari 2024 dengan agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak melalui e-Court.
“Silahkan, para pihak untuk menyampaikan kesimpulan masing- masing melalui e-Court, kemudian dua minggunya lagi kita agendakan sidang untuk penyampaian putusan,” tandas Juliartawan diapresiasi Harja Astawa selaku advokat penggugat dan tim hukum PT. BPR Indra Candra.
Tim hukum PT. BPR Indra Candra yang enggan berkomentar menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum di PN Singaraja Kelas IB.
Sementara Harja Astawa mengapresiasi pemeriksaan setempat/lokasi yang digelar majelis hakim sebagai bentuk penghargaan bagi kliennya selaku pencari keadilan.
Ia menegaskan gugatan wanprestasi termasuk permohonan sita jaminan atas gedung PT. BPR Indra Candra di Jalan Pramuka No 10, Kelurahan Banjar Bali Kecamatan Buleleng, terpaksa dilakukan karena upaya mediasi yang dilakukan kliennya, Luh Sueca selaku istri I Made Sutama (almarhum) gagal dilakukan.
“Pendampingan hukum kita lakukan setelah Ibu Sueca selaku istri almarhum Made Sutama yang memiliki kredit senilai Rp 150 Juta dengan jaminan SHM No 2837/Desa Tejakula di BPR Indra Candra tidak mampu membayar cicilan yang semestinya tidak dilakukan setelah suaminya meninggal dunia tanggal 8 November 2018 sesuai akte kematian No. 5108-KM-04122018-0007, tertanggal 4 Desember 2018,” ungkapnya.
Karena, sesuai perjanjian pinjaman selama 140 bulan, sejak 1 April 2014 sampai dengan 3 Maret 2024 telah diasuransikan.
Memperhatikan rentang waktu sejak diajukan kredit tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan Astawa meninggal dunia tanggal 8 November 2018 atau 4 tahun 8 bulan, kata Harja, maka sesuai polis asuransi nomor : 55682 penjaminan kredit masih menjadi tanggungan atau dicover oleh asuransi selaku tergugat II.
“Namun faktanya, tergugat I tetap menagih sisa pinjaman alm Made Sutama kepada penggugat selaku istri alm, bahkan disertai ancaman melakukan penyitaan terhadap rumah sejak Bulan November 2018 sampai dengan Maret 2023 atau sebanyak 64 kali senilai Rp 3.125.000,- sehingga totalnya mencapai Rp 200 Juta,” terangnya.
Terkait harapan kliennya, Harja Astawa menyatakan selain menyatakan hukum tergugat I dan tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi, kliennya juga memohon majelis hakim menghukum tergugat I untuk mengembalikan dana yang telah disetor sebanyak Rp 200 Juta.
“Sita jaminan terpaksa kita mohon untuk memberikan kepastian hukum kepada klien, ketika para tergugat tidak mau melaksanakan putusan hakim,” pungkasnya.(kar/jon)
