DENPASAR – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas mengharapkan jajaran pimpinan, pengelola serta karyawan Rumah Sakit Mata Bali Mandara bisa mempertahankan Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Saya harap RS Mata Bali Mandara kedepannya bisa mempertahankan predikat ini,” kata MenPAN RB saat meninjau langsung RS Mata Bali Mandara, Denpasar pada Selasa (5/12/2023).
MenPAN RB sendiri mengatakan untuk mencapai predikat tersebut diperlukan usaha yang tidak mudah, dengan berbagai proses penilaian serta survei yang dilakukan secara bertahap hingga akhirnya predikat tersebut bisa diberikan kepada suatu instansi.
Predikat tersebut menunjukkan pula bahwa instansi terkait melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Untuk itu saya ucapkan selamat dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi contoh bagi Rumah Sakit ataupun instansi lainnya,” tukas MenPAN RB.
Dalam kunjungannya MenPAN RB Azwar Anas mencoba langsung sejumlah layanan yang diberikan RS Mata Bali Mandara salah satunya adalah sistem pendaftaran mandiri (KIOSK).
Sistem ini membuat pasien tidak perlu mengantri di loket pendaftaran karena pasien dapat melakukan pendaftaran di anjungan pendaftaran mandiri dengan menscan kartu berobat dan memilih dokter yang akan dikunjungi.
Direktur RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali dr. Ni Made Yuniti dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan kepada MenPAN RB pelayanan RSMBM telah mengimplementasikan smart hospital yang terdiri dari digitalisasi layanan, manajemen dan juga digitalisasi pengawasan yang terintegrasi.
“Digitalisasi pelayanan dilakukan mulai dari pendaftaran online, e-rekam medis, e-resep, dan e-payment. Untuk proses pengawasan dan pengendalian, RS Mata Bali Mandara melakukan digitalisasi berupa SIPRIMA yang berfungsi untuk proses manajemen risiko, SI EDIS CETAR untuk proses SPJ, SISMADAK untuk pemantauan indikator mutu serta SIKEDOK dan SIKIPER yang digunakan untuk evaluasi kinerja dokter dan perawat,” jelasnya.
Nampak pula dalam kesempatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom serta Plt Direktur RSUD Bali Mandara dr. Ketut Suarjaya. (arn/jon)
