BULELENG- Pemerintah Kabupaten Buleleng akhirnya menyesuaikan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024 dari semula Rp 2.741.548,70 menjadi Rp. 2.813.672.
Selain memenuhi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 51 tahun 2023 tentang Pengupahan, penetapan UMK Kabupaten Buleleng tahun 2024 sebesar Rp 2.813.672,- juga didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Bali Nomor : 999/03-M/HK/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2024 di Provinsi Bali.
“Jadi, kita di kabupaten Buleleng sifatnya menyesuaikan dengan keputusan Gubernur Bali yang menetapkan UMP tahun 2024 sebesar Rp 2.813.672,- dari sebelumnya kita sepakati dengan Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng dan usulkan sebesar Rp 2.741.548,70”, tandas Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Buleleng Komang Sumertajaya usai memimpin rapat evaluasi UMK Kabupaten Buleleng tahun 2024, Sabtu (2/11/2023).
Sumertajaya menegaskan dengan terbitnya SK Gubernur Bali Nomor : 999/03-M/HK/2023 tanggal 28 November 2023 maka UMK Buleleng tahun 2024 ditetapkan Rp 2.813.672,- mengalami kenaikan sebesar Rp 97.466,- atau 3,46 % dari UMK tahun 2023 sebesar Rp 2.716.206,49.
“Penyesuaian besaran UMK Buleleng ini segera dibuatkan SK Bupati Buleleng dan disosialisasikan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Buleleng untuk dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024”, ungkapnya.
Meskipun belum bisa memenuhi harapan pekerja sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPC SPSI Buleleng agar kenaikan UMK bisa mencapai 10 – 15 %, Sumertajaya berharap besaran UMK Buleleng dapat diterapkan seluruh perusahaan di Kabupaten Buleleng.
“Kami juga mengapresiasi solusi dari SPSI Buleleng terkait pengupahan yang terus menjadi polemik, dengan tidak menempatkan pekerja sebagai buruh, tapi asset dari perusahaan yang memiliki nilai dan dapat diperhitungkan dalam tata kelola perusahaan,” tegasnya.
Menyikapi keputusan tersebut, Luh Putu Ernila Utami selaku Ketua DPC SPSI Kabupaten Buleleng menyatakan kenaikan UMK Buleleng tahun 2024 sebesar Rp 97.466,- atau 3,46 % dari UMK Buleleng tahun 2023 sebesar Rp 2.716.206,49 menjadi Rp 2.813.672,- masih jauh dari harapan para pekerja yang ingin UMK naik 10-15 %.
“Tapi keputusan ini tetap harus kita hormati karena merupakan amanat PP No 51 tahun 2023, dan kita akan terus berjuang agar sistem pengupahan bagi para pekerja dengan rumus ambang batas alpha 0,1 – 0,3 bagi pekerja bisa direvisi karena tidak memihak pekerja,” tukasnya.
Ia juga berharap, negara atau pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan pengupahan antara pekerja dengan perusahaan.
“Seperti, melakukan intervensi pada sistem perikatan kerja dimana para pekerja tidak lagi ditempatkan sebagai buruh, tapi asset perusahaan yang memiliki nilai dan patut diperhitungkan dalam usaha termasuk neraca dan sistem pengupahan,” pungkasnya.(kar/jon)
