BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengambil sumpah dan melantik 15 perbekel secara serentak.
Selain menekankan tugas perbekel yang semakin kompleks, kepada 11 Perbekel hasil Pilkel Serentak tahun 2023 dan 4 Perbekel Pengganti Antar Waktu (PAW) juga diingatkan agar mampu menempatkan diri diatas semua kepemtingan masyarakat desa dan kinerja pemerintahan desa menjadi cerminan kemajuan pembangunan sebuah kabupaten.
“Maka dari itu, harus ada target yang dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” tandas Lihadnyana pada acara pengambilan sumpah dan pelantikan perbekel secara serentak di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Rabu (29/11/2023).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan, desa sebagai entitas pemerintahan harus mampu mengelola sumber daya desa, telah dibuatkan Undang-undang sehingga pemerintahan desa memiliki otoritas secara mandiri untuk mengatur desa, mendekatkan pelayanan, menjadikan desa mampu menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan.
“Tentunya dalam mengelola anggaran desa, harus ada target yang bisa menjadi penilaian dari kabupaten. Target tersebut seperti pengentasan kemiskinan, penurunan pengangguran, penurunan angka stunting, pemenuhan kebutuhan pangan,pembangunan infrastruktur, peningkatan perekonomian desa dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat desa,” terangnya.
Lihadnyana didampingi Plt. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng I Made Dwi Adnyana juga meminta kepada Perbekel Desa Tukadsumaga, Desa Musi, Desa Banyupoh, Desa Patas, Desa Pangkungparuk, Desa Patemon, Desa Sidetapa, Desa Dencarik, Desa Sepang Kelod, Desa Tukadmungga, Desa Sangsit, Desa Bungkulan, Desa Sembiran, Desa Bondalem dan Desa Tembok agar melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) dan indikator percepatan pembangunan desa.
“Penurunan angka prevalansi stunting, penurunan angka kemiskinan ekatrem, pemenuhan pangan, pembangunan infrastruktur dan pendataan masyarakat kurang mampu yang tercecer dan tidak masuk DTKS. Dan sesuai tupoksi,kabupaten yang akan melakukan pengawasan desa, agar memastikan anggaran benar direalisasikan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(kar/jon)
