BULELENG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng rancang tata kelola limbah medis, bahan berbahaya dan beracun (B3).
Selain memiliki tata kelola limbah B3, melalui rapat koordinasi melibatkan unsur dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Dirut RS, Kepala Puskesmas dan Klinik se-Kabupaten Buleleng juga diharapkan tidak ada lagi pembuangan limbah medis sembarangan di tempat umum.
“Iya, rakor yang dihadiri Kepala DLH Buleleng, Dirut RS, Kepala Puskesmas dan Klinik di Kabupaten Buleleng serta perwakilan dari organisasi profesi IDI, IBI dan PPNI ini bertujuan untuk membahas tata kelola limbah B3 di Kabupaten Buleleng,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Buleleng Sucipto usai memimpin rakor di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Selasa (28/11/2023).
Kadiskes Sucipto menegaskan selain tata kelola limbah B3 yang selama ini dikelola melalui sistem kerjasama dengan pihak ketiga di Sidoarjo untuk pemusnahan limbah B3, rakor juga membahas tentang perijinan sekaligus pengawasan praktek dokter, bidan, perawat dan klinik layanan kesehatan.
“Selama ini, dalam proses perijinan untuk praktek dokter, bidan, perawat dan klinik, Dinkes selaku instansi teknis hanya mengeluarkan rekomendasi dan ijinnya diproses Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP melalui sistem Online Single Submission, OSS,” terangnya.
Sucipto berharap, dengan adanya tata kelola limbah B3 ini pengelolaan sekaligus pengawasan terhadap limbah medis yang dihasilkan oleh RS, Klinik, Doker Praktek, Bidan Praktek, Perawat Praktek dapat dilakukan dengan lebih baik.
“Termasuk, sebagaimana usul saran dari peserta, bagaimana limbah medis bisa dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber pendapatan daerah,” pungkasnya. (kar/jon)
