BULELENG – Melalui rapat koordinasi melibatkan utusan dari APINDO, SPSI, Akademisi dan OPD terkait dilingkungan Pemkab Buleleng, Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng sepakat menaikkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2024 menjadi Rp 2.741.548,70 atau naik 0,93 % dari UMK sebelumnya sebesar Rp 2.716.206,49.
Selain hasil kajian indikator penetapan UMK, kenaikan UMK Buleleng tahun 2024 juga mempertimbangkan laju inflasi sebesar 2,40 % dan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3,11 %.
“Dewan Pengupahan Kabupaten Buleleng sepakat UMK Buleleng tahun 2024 sebesar Rp 2.741.548,70 atau naik sebesar 0,93 % dari sebelumnya Rp 2.716.206,49,” ungkap Kepala Dinas Tenagakerja (Kadisnaker) Kabupaten Buleleng, Komang Sumertajaya usai menandatangani laporan terkait keputusan kenaikan UMK Buleleng tahun 2024, Jumat (24/11/2023).
Selain hasil rapat dengan Disnaker Pemprov Bali, kata Sumertajaya, kenaikan UMK Buleleng tahun 2024 juga didasarkan pada data statistik dari BPS terkait hasil survei dari tingkat daerah sampai nasional antara lain tentang rata-rata konsumsi rumah tangga dibagi rata-rata banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja di Kabupaten Buleleng.
“Kenaikan UMK tahun 2024 juga memgacu pada surat keputusan Gubernur Bali Nomor : 979/03-M/HK/2023 tanggal 17 November 2023 tentang Upah Minimum Provinsi Bali Tahun 2024 dan surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024”, terangnya.
Ia menambahkan, kenaikan UMK ini berlaku pada Bulan Januari Tahun 2024 bagi perusahan dengan katagori sedang dan besar.
“Kita nanti akan cek apakah dia sudah menggunakan UMK atau belum, kalau belum kita lakukan pembinaan dan mendorong agar menyesuaikan, karena Disnaker Kabupaten tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi”, pungkasnya.(kar/jon)
