BULELENG – Bergulirnya proses hukum terkait dugaan penggelapan dana tabungan nasabah atas nama Gede Semawa di Polsek Sawan, diapresiasi Ketua LPD Sawan Ida Ayu Kade Sadnyani dengan menghadiri undangan Kapolsek Sawan Nomor: S.Pgl/44/XI/Res.1.11/2023/Reskrim tertanggal 17 November 2023 untuk memberikan keterangan.
Tidak hanya keterangan selaku saksi, kepada penyidik juga diserahkan kronologis, bukti transaksi dan kredibilitas oknum debitur sekaligus nasabah nakal. “Iya, tadi saya menghadiri undangan Kapolsek Sawan untuk memberi keterangan kepada penyidik Unit Reskrim Polsek Sawan terkait laporan dugaan penggelapan dana tabungan nasabah,” ungkap Ida Ayu Kade Sadnyani selaku Ketua LPD Adat Sawan usai memberikan keterangan di Mapolsek Sawan, Rabu (22/11/2023).
Sadnyani didampingi Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusantara, Antonius Sanjaya Kiabeni memaparkan, selain memberikan keterangan, kepada penyidik juga disampaikan sejumlah bukti transaksi, kronologis dan kredibilitas debitur sekaligus nasabah yang dinilai nakal oleh Kelian Desa Adat Sawan selaku Panureksa LPD Sawan pada saat paruman.
“Semua sudah saya sampaikan kepada penyidik, dari upaya yang dilakukan debitur (Gede Sumawa) yang tidak hanya punya tabungan dengan sisa saldo Rp 149 Ribu, namun juga tunggakan kredit senilai Rp 378 Juta di LPD Adat Sawan,” ungkapnya.
Pengakuan utang senilai Rp 378 Juta dengan anggunan berupa sertipikat tanah, merupakan kesepakatan mediasi di Polres Buleleng saat debitur/nasabah melaporkan LPD Adat Sawan atas tuduhan pemalsuan tandatangan dan kredit fiktif atas nama dirinya.
Ia menegaskan, berdasarkan kesepakatan yang diketahui Kelian Desa Adat Sawan antara sejumlah permintaan dari total 16 permintaan yang diajukan antara lain penetapan utang senilai Rp 378 Juta dari plafon Rp 500 Juta dan tenggang waktu pembayaran hingga Desember 2023, Polres Buleleng mengeluarkan surat ketetapan No S.Tap/08/I/Res.1.11/2023/Reskrim tertanggal 27 Januari 2023 tentang Penghentian Penyidikan.
“Setelah itu, tanggal 23 September 2023 kami kembali dilaporkan debitur/nasabah yang sama ke Polsek Sawan dengan tuduhan penggelapan tabungan nasabah”, terangnya. Tidak hanya dilaporkan, melalui kuasa hukumnya juga mengekspos laporan yang sedang berproses di Polsek Sawan ke Mensos. “Astungkara, isu yang beredar tidak berdampak pada stabilitas LPD, bahkan saat paruman krama memberi dukungan kepada LPD”, tandasnya.
Terkait tindakan LPD terhadap debitur/nasabah nakal, Sadnyani menyatakan perintah Kelian Desa Adat selaku panureksa untuk menindak tegas oknum debitur/nasabah nakal termasuk indikasi pemerasan oleh penasehat hukum masih dipertimbangkan.
“Kita hormati proses hukum, kalau nanti tuduhannya tidak terbukti sementara kewajibannya membayar utang Rp 378 Juta jatuh tempo Bulan Desember 2023, kami tetap hargai niat baiknya untuk membayar atau meminta penangguhan, dengan catatan sertifikat agunan menjadi milik LPD, termasuk permintaan dana dari semula Rp 700 Juta menjadi Rp 50 Juta oleh kuasa hukum, akan kami penuhi dengan catatan penyerahannya di Pura Sakti Desa Adat Sawan dihadapan Kelian Desa Adat Sawan,” tegas Sadnyani diapresiasi Antonius Sanjaya Kiabeni.
Selaku pendamping, Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusantara ini mengapresiasi komitmen LPD Adat Sawan dalam menghadapi proses hukum untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan.
“Kami mengapresiasi dan mendorong langkah yang dilakukan LPD Adat Sawan dalam mengikuti proses hukum di kepolisian dan kami minta pihak kepolisian bertindak objektif, profesional dan proporsional dalam penanganan kasus ini dengan tetap mempertimbangkan dampak, ekses proses hukum terhadap situasi kamtibmas termasuk juga keberlangsungan lembaga perekonomian yang dikelola desa adat, mengingat saat ini dalam perhelatan politik nasional,” tandasnya.
Ia juga mendesak desa adat selaku owner, pemilik LPD Adat Sawan agar menggelar paruman untuk menyelesaikan persoalan, termasuk debitur/nasabah nakal secara adat yang berlaku. (kar,dha)
