BULELENG – Serangkaian kunjungan kerja (kunker) di Desa Pengelatan Kecamatan Buleleng, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana tak hanya menyorot kawasan kumuh dan kali/sungai bersih.
Momentum yang diharapkan dapat menjadi wahana evaluasi dan menyerap aspirasi masyarakat juga dimanfaatkan untuk menggemakan tata lingkungan perkotaan.
“Penataan lingkungan perkotaan merupakan program tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan di perkotaan, khususnya kawasan kumuh dan daerah aliran sungai atau DAS,” tandas Lihadnyana saat tatap muka dengan warga masyarakat di Balai Seni Mertha Giri Desa Pengelatan Kecamatan Buleleng, Rabu (15/11/2023).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan lingkungan permukiman yang kumuh serta daerah aliran sungai yang masih dipenuhi sampah, merupakan sasaran prioritas penataan lingkungan perkotaan.
“Paling tidak untuk kawasan kumuh itu harus kita tata kembali. Jangan sampai di kawasan perkotaan identik dengan kawasan kumuh. Kita tidak mau itu. Kita ingin agar orang nyaman tinggal disana”, terangnya.
Program penataan lingkungan ini leading sektornya Diperkimta dan Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, kawasan yang menjadi prioritas adalah Kelurahan Banyuasri dan Kampung Anyar.
“Sekarang saya mendorong dalam rangka antisipasi musim hujan, ada program bersih kali (sungai). Namanya Bukal, Buleleng Kali Bersih”, tandasnya.
Sementara melalui laporannya, Camat Buleleng I Made Dwi Adnyana memaparkan dengan luas wilayah 46,94 km2, Kecamatan Buleleng memiliki 17 kelurahan, 12 desa dan 21 desa adat.
“Dari sisi demografi per 1 Oktober 2023 kecamatan Buleleng memiliki jumlah penduduk sebanyak 153.942 jiwa. Diantaranya ada yang masuk kategori miskin ekstrem sebanyak 6 orang, dengan rincian 2 KK di Desa Alasangker, 1 KK di Desa Poh Bergong, 1 KK di Kelurahan Paket Agung, 1 K di Kelurahan Kampung Anyar dan 1 KK di Desa Anturan,” ungkapnya.
Infrastruktur yang perlu mendapatkan perhatian antara lain jembatan, jalan dan irigasi. “Terkait sumber daya manusia di lingkup pemerintahan desa/kelurahan banyak yang telah memasuki masa pensiun, agar dicarikan solusi yang bijak sehingga pelayanan masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya. (kar,dha)
