KLUNGKUNG – Menjelang masa kampanye Pemilu serentak tahun 2024, anggota Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Wirka mengimbau kepada pengurus partai politik (Parpol) peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Klungkung agar menaati aturan saat berkampanye.
Menurutnya, tahapan kampanye merupakan tahapan yang panjang, yakni berlangsung selama 75 hari yang akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang. Parpol diminta untuk tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) hingga tahapan masa kampanye dimulai.
“Tahapan kampanye dimulai tanggal 28 November. Peserta pemilu biasanya berkampanye menggunakan metode pemasangan APK. Kami harap agar memahami ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan,” kata Wirka saat memberi arahan dalam rapat penanganan pelanggaran di Kantor Bawaslu Klungkung, pada Rabu (8/11/2023).
Lebih lanjut ia menjelaskan terdapat sejumlah larangan dalam pemasangan APK, diantaranya tidak serta merta dipasang di sembarang tempat, tidak boleh ada muatan SARA, dan bertentangan dengan dasar negara. Sebelum APK dicetak juga wajib diverifikasi oleh KPU, terkait konten dan ukurannya.
“Saya berharap stakeholder memperhatikan regulasi, ketentuan hukum, etika dan estetikanya,” imbuh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Bali ini.
Pihaknya mengingatkan kepada peserta pemilu agar sebelum tanggal 28 November 2023 tidak boleh melakukan aktivitas kampenye dalam bentuk apapun, termasuk pemasangan APK. Partai politik dimohon dengan kesadaran sendiri untuk menurunkan APK yang saat ini sudah terpasang.
Atas arahan tersebut, kata Wirka, Parpol di Klungkung sudah sepakat untuk menurunkan APK secara mandiri paling lambat tanggal 10 November, sesuai aturan yang berlaku.
“Kita ingin pelaksanaan pemilu ini berjalan lancar dan damai,” ucapnya.
Senada dengan Wirka, Anggota Bawaslu Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthy juga mengimbau partai politik maupun calon legislatif (Caleg) bersama para pendukungnya untuk secara mandiri menurunkan alat peraga yang mengandung unsur kampanye.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) dan Damkar, Dewa Putu Suwarbawa menambahkan Pemilu damai artinya Pemilu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (*)
