BULELENG – Sidang perkara No. : 94/Pid.Sus/2023/PN.Sgr dengan terdakwa Putu Agus Ariana (34) beralamat Banjar Dinas Tukad Sabuh Desa Duda Kecamatan Selat Karangasem mulai bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja Kelas IB.
Pada sidang perdana yang digelar Selasa (7/11/2023), majelis hakim yang diketuai Heriyanti, S.H, M.Hum, didampingi hakim anggota Made Hermayanti Muliartha, SH, dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH, memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umun (JPU) Made Juni Artini untuk membacakan tuntutan.
“Sidang perkara Nomor : 94/Pid.Sus/2023/PN.Sgr dengan terdakwa Putu Agus Ariana (33) kita mulai, kepada saudara penutut umum silahkan membacakan tuntutan,” tandas Heriyanti selaku Ketua Majelis Hakim saat memimpin persidangan di Ruang Cakra PN Singaraja Kelas IB.
Dihadapan sidang yang dihadiri oleh terdakwa Putu Agus Ariana didampingi Nyoman Mudita selaku penasehat hukum, JPU Made Juni Artini dan I Made Heri Permana Putra menuntut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf (c) UU RI NO. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana keketasan seksual, dalam dakwaan kesatu.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya restitusi kepada korban sebesar Rp 10.340.000, apabila terdakwa tidak membayar Restitusi maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan,” tegasnya.
Setelah pembacaan tuntutan oleh JPU, majelis hakim meminta tanggapan kepada terdakwa atas tuntutan yang di sampaikan penutut umum.
“Saudara terdakwa, demikian tadi tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umun. Apakah saudara mengajukan pembelaan terhadap tuntutan, baik untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa melalui kuasa hukum mengajukan pembelaan, maka hari ini sidang ditunda untuk dilanjutkan Selasa, tanggal 14 November 2023 dengan agenda pembacaan pembelaan dari penasehat hukum terdakwa,” tandas Heriyanti diapresiasi JPU dan Nyoman Mudita selaku kuasa hukum terdakwa.(kar/jon)
