MANGUPURA- Wakil rakyat di DPRD Badung, tengah merancang rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Pelestarian Tanaman Lokal Bali.
Rapat perdana yang dipimpin Ketua Panitia Khusus (Pansus) I Wayan Edy Sanjaya didampingi Ni Luh Putu Sekarini, I Gst Agung Ayu Inda Trimafo Yudha, dan I Made Suwardana digelar di Ruang Rapim Gedung DPRD Badung, Selasa (3/10/2023).
Pembahasan rancangan Perda inisiatif dewan ini menghadirkan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, perwakilan Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung serta Bagian Hukum Setda dan instansi terkait lainnya.
Ketua Pansus Edy Sanjaya mengatakan, Ranperda yang tengah dirancang merupakan peraturan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sebab, dipandang penting dalam upaya pelestarian tanaman lokal Bali, karena erat kaitanya dengan adat, budaya dan agama khususnya di Bali.
“Kami tengah melakukan pendalaman dari materi-materi yang sudah dibuat oleh tim pengkaji. Dengan adanya Ranperda ini, diharapkan dapat melestarikan tanaman lokal yang ada,” katanya.
Pelestarian Tanaman Lokal Bali, kata Edy Sanjaya sangat erat kaitanya dengan ritual keagamaan yang dilaksanakan di Bali. Seperti, Dewa Yadnya, Manusia Yadnya, Pitra Yadnya, Rsi Yadnya, dan Bhuta Yadnya memerlukan sarana berupa tanaman maupun buah-buahan lokal.
“Ini penting bagi masyarakat, karena dalam kegiatan Panca Yadnya memerlukan sarana tanaman maupun buah-buahan lokal,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya menekankan tiga aspek dalam Ranperda Pelestarian Tanaman Lokal Bali, yakni Taman Bumi Banten, Taman Puspa Dewata dan Taman Usadha.
“Setelah aturan ini selesai akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup), sehingga bisa diterapkan,” jelasnya.
Edy Sanjaya mengatakan, Ranperda Pelestarian Tanaman Lokal Bali akan mengatur ruang pribadi dan ruang umum.
“Kalau ruang pribadi itu seperti telajakan dan pelaba pura. Sedangkan, ruang umum seperti taman meridian,” ucapnya.
Dia menyebutkan Ranperda Pelestarian Tanaman Lokal Bali juga akan mengatur insentif dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
“Sanksi dan insentif akan kami bahas lebih lanjut, jadi pembahasanya tidak terburu-buru agar hasilnya baik, karena menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.(litt)
