MANGUPURA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung melakukan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung, Rabu (20/9/2023).
Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata dan dihadiri seluruh anggota Dewan Badung tersebut membahas hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan 2023. Hadir pula Ketua TAPD yang juga Sekda Badung, I Wayan Adi Arnawa serta pimpinan OPD terkait.
Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur yang dibacakan Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, total APBD Perubahan 2023 menjadi Rp 8,554 triliun lebih, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 6,5 triliun lebih, total pendapatan Rp 7,4 triliun lebih, belanja operasional Rp 5,2 triliun lebih, belanja modal Rp 1,3 triliun lebih, belanja transfer Rp 1,8 triliun lebih dan total belanja Rp 8,523 triliun lebih.
Parwata mengatakan, setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur, dilakukan kesepakatan kembali antara Banggar DPRD dengan TAPD Badung untuk penetapan APBD Perubahan 2023.
“Pemerintah dan DPRD kita samakan persepsinya. Apakah ada yang prinsip secara substansi harus kita lakukan perubahan,” ujarnya usai rapat.
Berdasarkan evaluasi Gubernur ujarnya, tidak ada perubahan yang prinsip. Menurutnya, hanya diminta untuk mempertajam penetapan APBD. “Ada defisit 1,3 triliun itu kita tutup dari silpa. Maka dikurangi dari penyertaan modal Rp 31 miliar. Jadi sekarang APBD Badung Rp 8,5 triliun lebih. Pendapatan Daerah Rp 7,4 triliun,” katanya.
Pihaknya pun memberikan apresiasi terhadap perangkat daerah dalam hal melaksanakan target-target pendapatan. Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu meminta Bapenda agar fokus mengejar target yang harus dicapai.
“Sampai bulan ini, pendapatan sudah melampaui tiap bulan itu Rp 600 miliar. Jadi dengan kedatangan tamu per hari itu lebih dari 21 ribu proyeksinya, saya pikir mereka yakin ini bisa tercapai. Sekarang percepat eksekusinya, gitu aja,” tegasnya.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa mengaku optimis APBD Perubahan 2023 Badung tercapai.
“Ya, astungkara. Sekarang, kita melihat dari situasi sekarang, mudah-mudahan tetap konsisten ya keliatannya sih saya masih optimislah,” ujarnya.
Saat ditanya permintaan Dewan untuk mempercepat eksekusi, Adi Arnawa menyebut wajar. “Ya kan wajar dong, Artinya setelah evaluasi turun, dalam rangka pembangunan di Badung, lebih cepat kan lebih baik. Ngapain ditunda-tunda,” terangnya.
Pihaknya berharap, situasi pariwisata di Badung tetap konsisten dan terjaga. Sebab, pihaknya melihat situasi pariwisata saat ini cukup bagus.
“Jika kami lihat dari angka Rp 6,5 triliun, dengan Rp 5,8 triliun pajak dengan Rp 6,5 triliun PAD. Sedangkan jika kita dari struktur APBD kita, PAD kita itu kan 90 persenlah ditunjang oleh pajak,” terangnya. (litt)