BULELENG – Pemberlakuan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No.24 tahun 2023 tentang Penghapusan Sanksi Administratif (pemutihan) terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB-BBNKB) berakhir 31 Agustus 2023.
Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster sejak dua tahun terakhir menjelang berakhirnya masa jabatan tanggal 5 September 2023, juga berdampak pada peningkatan pelayanan asuransi kecelakaan lalu lintas oleh Jasa Raharja dan registrasi kendaraan bermotor oleh kepolisian.
“Dengan adanya Pergub No 24 tahun 2023, animo warga masyarakat membayar pajak kendaraan, mendaftarkan kembali atau balik nama kendaraannya makin meningkat sehingga berdampak pada capaian target pendapatan PKB dan BBNKB,” tandas I Gusti Nyoman Adi Wijaya selaku Kepala UPTD Samsat Buleleng usai memantau layanan Drive Thru, Rabu (30/8).
Wijaya mengungkapkan secara umum capaian target pendapatan daerah dari PKB dan BBNKB yang menjadi kewenangan Provinsi Bali, pada Triwulan III sampai dengan September 2023 sudah tercapai di angka 75%.
“Hal ini tidak terlepas dari kerja keras, kebersamaan seluruh staf, fitur layanan yang kita laksanakan bersama kepolisian, Jasa Raharja, BPD Bali serta pihak terkait lainnya dan didukung oleh kebijakan pemutihan denda PKB dan BBNKB,” jelasnya.
Dengan kebijakan yang diikuti pertumbuhan perekonomian masyarakat, sampai dengan 30 Agustus 2023 pendapatan dari PKB sudah mencapai Rp83.812.582.400 atau 74,84% dari target Rp111.982.605.000 sementara BBNKB sudah mencapai Rp75.783.268.000 atau 113,73% dari target Rp66.633.001.000. “Kami optimis dalam waktu satu bulan kedepan, capaian target Triwulan III akan terlampaui,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi, kata Wijaya, meningkatnya animo masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor yang dipicu kebijakan pemutihan denda PKB dan BBNKB patut diapresiasi sebagai strategi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
“Dari laporan petugas kami di lapangan, banyak masyarakat yang menunggu, mempertanyakan kebijakan pemutihan denda PKB dan BBNKB ini,” ujarnya.
Ia juga mengimbau dan mengajak masyarakat memanfaatkan kebijakan pemutihan hingga tanggal 31 Agustus 2023 pukul 18.00 Wita untuk melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara. “Karena, pajak yang dibayarkan antara lain melalui PKB dan BBNKB akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan lainnya, sesuai tujuan pembangunan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (kar,dha)
