KUTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung kini tengah menggencarkan langkah pendataan terhadap bangunan-bangunan liar yang memanfaatkan tanah negara. Terutama yakni yang ada di wilayah Kecamatan Kuta Selatan.
“Mungkin jumlahnya itu ada puluhan. Ada yang semi permanen, ada yang permanen. Ada yang hunian, dan ada pula semacam restoran, tempat permainan, dan lainnya. Itulah yang sedang didata,” sebut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung, IGAK Suryanegara, Rabu (23/8/2023).
Dijelaskan dia, berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, semua tanah negara yang ada di daerah, bisa disertipikatkan menjadi aset pemerintah kabupaten. Sehingga nanti, pihak-pihak yang sudah terlanjur menggunakan tanah negara di Badung, dapat tetap memanfaatkannya melalui sewa ke Pemkab Badung.
“Jadi sistemnya sewa, sehingga dia tidak boleh menguasai,” ucapnya.
Menurut dia, hal tersebut merupakan win-win solution bagi investor. Telebih tidak sedikit bangunan yang memanfaatkan tanah negara, notabene telah menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berwisata di Bali, khususnya Badung.
“Sehingga kami tidak hanya menertibkan, tapi juga menawarkan jalan keluar. Dan di sisi lain, ini juga sekaligus untuk menekan peluang perilaku pungutan liar,” sambungnya.
Langkah tersebut katanya telah didasari oleh SK Bupati Badung tentang penetapan tanah-tanah negara itu sebagai aset Pemkab Badung. Yang mana dalam hal pembuktian itu, turut digandeng pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan pengukuran.
“Setelah keluar bukti penetapan oleh BPN menjadi aset Pemkab Badung, maka baru akan diambil langkah tegas. Sekaligus menawarkan sewa, jika ingin tetap memanfaatkannya,” sebutnya.
Namun ketika pelanggar memutuskan untuk menyewa, sambung dia, itu tidak serta merta mendapatkan izin bangunan. Karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) akan melakukan penilaian terlebih dahulu.
“Kalau tetap juga ngotot, baru kita bawa ke ranah pidana. Kenapa? Karena telah memakai tanah pemerintah secara tanpa sewa dan tanpa izin. Itu pidananya jelas,” tegasnya.
Morabito Art Cliff yang ada di wilayah Desa Pecatu, diangkatnya sebagai sebuah contoh usaha yang menempati tanah negara. Singkat dikabarkannya, usaha yang berdiri pada sempadan tebing Pantai Bingin tersebut kini telah diberi teguran pertama dan dipasangi Pol PP Line.
“Jadi tidak boleh ada aktivitas apapun di sana,” tegasnya. (adi/jon)
