BULELENG – Wakil ketua DPR Republik Indonesia Haji Abdul Muhaimin Iskandar bersama Haji Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Hj. Fauziah selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kunjungi Bumi Den Bukit.
Selain menyerap aspirasi tokoh masyarakat, adat, muslim dan akademisi, momentum acara ‘Temu Tokoh, Serap Aspirasi dan Doa Bersama Warga Buleleng’ juga dimanfaatkan Ketua Umum DPP PKB untuk menyatakan komitmen pada Buleleng berupa satu buah permintaan kepada Presiden Joko Widodo.
“Saya akan menemui Bapak Presiden, membawa aspirasi penting ini segera untuk bisa diwujudkan. Saya selama ini tak banyak meminta kepada presiden, kali ini saya meminta kepada beliau untuk benar-benar memperhatikan dan memberi percepatan kemudahan terwujudnya bandara di Buleleng,” tandas Muhaimin yang akrab disapa Gus Imin usai kegiatan di Gedung Mr. I Gusti Ketut Pudja Eks Pelabuhan Buleleng, Selasa (22/8/2023).
Gus Imin yang mendapat anugerah cincin dari Penglingsir Puri Buleleng Anak Agung Ngurah Ugrasena menegaskan aspirasi Tokoh Buleleng antara lain, Gede Sudjana Budhiasa, Jro Sridana, Putu Arya Sedana dan Hj. Rodiatul Hasanah terkait pembangunan bandara di Kabupaten Buleleng, SMA/SMK Bali Mandara, Pengembangan Industri Pertanian dan pembangunan Gedung Muslimah sudah dicatat dan menjadi angenda prioritas.
“Seperti Bandara, aspirasi ini baru saya terima setelah 10 tahun mendampingi Pak SBY dan 10 tahun mendampingi Pak Jokowi, kenapa baru sekarang disampaikan kepada saya. Dan PKB yang selama ini tidak pernah minta apa-apa kepada presiden, kali ini minta satu saja Bandara untuk Buleleng inshaallah akan dituruti,” tandasnya.
Terlepas klaim presiden sebagai petugas partai, Gus Imin yakin permintaan yang diajukan pertama kali, hanya satu kali dan untuk kepentingan rakyat akan mendapat perhatian Presiden. “Iya ini kan soal kepentingan rakyat, pak jokowi harus memperhatikan aspirasi,” tandas Gus Imin yang juga menyatakan tetap bersama Prabowo Subianto, terdepan dalam menjaga kondusifitas kebhinekaan dan tidak akan mentolerir politik yang memanfaatkan SARA. (kar,dha)
