BULELENG – Penjabat (Pj.) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengimbau masyarakat Desa Pengastulan Kecamatan Seririt agar menghormati proses hukum terkait persoalan pensertifikatan lahan melalui program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja.
Selain menghormati proses hukum, pihak bersengketa juga diajak agar senantiasa menjaga kondusifitas wilayah, persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar umat beragama.
“Itu yang paling penting, dan saya sudah berdiskusi dengan kepala desa/perbekel juga kelian desa adat, bagaimana persoalan yang terjadi jangan sampai memecah persatuan dan kesatuan, kebersamaan yang selama ini telah terjalin di Desa Pengastulan,” tandas Lihadnyana terkait kasus PTSL Pengastulan usai menggeber rencana pelaksanaan kegiatan Buleleng Development Festival (BDF) di Gedung PLUT Buleleng, Minggu (13/8/2023).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan, pemanggilan Perbekel dan Kelian Desa Adat Pengastulan untuk berdiskusi, dilakukan karena merasa prihatin dan khawatir jika kasus PTSL Pengastulan berkembang menjadi konflik bernuansa sara.
“Karena, kami di pemerintahan daerah tidak punya kewenangan terkait tata kelola administrasi pertanahan, itu merupakan kewenangan BPN. Namun, sesuai tupoksi, kami berkewajiban bersama Forkopimda untuk menjaga kondusifitas wilayah, keamanan dan kenyamanan warga masyarakat sehingga secara persuasif telah memanggil Perbekel dan Kelian Desa Adat Pengastulan, mengajak mereka berdiskusi agar senantiasa menjaga kondusifitas, dan bagaimana mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi,” terangnya.
Ia berharap, tidak ada lagi ketegangan antar warga di Desa Pengastulan sebagaimana sempat terjadi paska aksi unjuk rasa damai di PN Singaraja, Rabu (9/8/2023) malam lalu. (kar,dha)
