BULELENG – Lantaran Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dimohon melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 belum dikeluarkan, ratusan warga Desa Pengastulan Kecamatan Seririt tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengastulan Bersatu (AMPB) geruduk Kantor Pengadilan (PN) Singaraja.
Selain memberikan dukungan kepada Kepala Desa/Perbekel Desa Pengastulan yang digugat Prajuru Desa Adat Pengastulan secara perdata atas pensertifikatan lahan yang diklaim sebagai Druwen Desa Adat Pengastulan, unjuk rasa damai yang dikoordinir Hilman Eka Rabbani juga mendesak PN Singaraja untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
“Kami bersama warga datang ke PN Singaraja untuk minta keadilan, kepastian hukum atas lahan yang kami tempati secara turun temurun, bahkan sebelum kemerdekaan,” tandas Hilman saat berorasi dan menggelar spanduk di depan pintu gerbang Kantor PN Singaraja, Rabu (9/8/2023).
Pada aksi yang dikawal aparat TNI/Polri dan Satpol PP Pemkab Buleleng tersebut, Hilman berharap proses pensertifikatan lahan yang diajukan 329 warga Banjar Dinas Kauman dari 800 pemohon PTSL tahun 2022 di Desa Pengastulan bisa segera dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
“Karena, permohonan SHM yang diajukan oleh 329 warga Banjar Dinas Kauman Desa Pengastulan melalui program PTSL tahun 2022 sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana telah diumumkan BPN Kabupaten Buleleng,” tegasnya.
Sembari menunjukkan bukti surat kepemilikan lahan yang dikeluarkan oleh aparat Kedistrikan Pengastulan, Hilman dan warga pemohon SHM juga berharap PN Singaraja dapat memberikan solusi terbaik atas proses pensertifikatan lahan melalui PTSL yang oleh prajuru Desa Adat Pengastulan. “Kami berharap, PN Singaraja dapat menyelesaikan persoalan ini dan memberikan solusi terbaik,” tegasnya.
Menyikapi unjuk rasa damai tersebut, Sekretaris PN Singaraja Kelas IB, I Gede Mahardika menyatakan salut dan mengapresiasi aksi damai yang dilakukan warga masyarakat sebagai bagian dari hak, kebebasan untuk menyampaikan pendapat di hadapan publik yang patut dihormati.
“Untuk menjaga kondusifitas, keamanan dan ketertiban jalannya persidangan perkara nomor : 441/Pdt.G/2023/PN.Sgr, kami mohon 10 perwakilan warga yang mengikuti persidangan, yang lainnya menunggu di halaman PN Singaraja,” tandasnya.
Selain menjaga kelancaran persidangan, pembatasan jumlah warga untuk menyaksikan persidangan baik dari pihak tergugat Perbekel Desa Pengastulan dan Kepala Kantor BPN Buleleng serta Desa Adat Pengastulan selaku pihak penggugat, juga dilakukan karena keterbatasan kapasitas ruang sidang. “Kami berharap persidangan oleh majelis hakim yang diketuai I Made Juliartawan dapat berjalan lancar,” pungkasnya. (kar,dha)
