BULELENG – Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa mewakili Penjabat (Pj) Bupati Buleleng membuka kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
Selain mengingatkan pentingnya kepastian hukum terhadap kepemilikan aset dan akses, melalui reforma agraria juga diharapkan dapat dilakukan penataan aset dan akses milik pemerintah maupun warga masyarakat.
“Yang terpenting dalam reforma agraria adalah adanya kepastian hukum atas kepemilikan aset dan akses pemerintah maupun masyarakat, sebagai dasar penataan aset dan akses agar tidak ada persoalan sehingga dapat diberdayakan secara maksimal,” tandas Sekda Buleleng Gede Suyasa pada acara pembukaan kegiatan di New Sunari Lovina Beach Hotel, Kamis (13/7/2023).
Sekda Suyasa berharap, Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria yang diinisiasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak hanya dapat menuntaskan persoalan aset di Kabupaten Buleleng, tapi juga melakukan penataan aset dan akses serta mewujudkan Kampung Reforma Agraria sebagaimana telah dilaksanakan di Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak.
“Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Buleleng bisa menyelesaikan penetapan penataan aset, tentang status kepemilikan lahan pekarangan di Desa Sumberklampok, kemudian sekarang yang sedang berproses adalah tanah hutan yang dimohon pengungsi eks timor-timur untuk lahan garapan. Yang tanah pekarangan masih proses di BPN, sementara tanah garapan masih dikoordinasikan, menunggu rekomendasi KLHK,” tandasnya.
Ia menegaskan, yang dibahas dalam rakor hanya terkait pelepasan hutan untuk lahan garapan pengungsi eks timor-timur.
Senada dengan Sekda Buleleng, Agus Apriana selaku Kepala Kantor Pertanahan (Ka Kantah) Kabupaten Buleleng menegaskan sesuai skema reforma agraria, persoalan tanah di Batu Ampar Desa Pejarakan dan Sendang Pasir Kecamatan Gerokgak belum bisa diselesaikan melalui reforma agraria, karena masih dalam proses penyelesaian sengketa di Kanwil BPN Provinsi Bali.
“Saat ini, Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng sedang mendorong penyelesaian pelepasan kawasan hutan produksi pada lokasi Eks Timor-Timur di Desa Sumberklampok Kecamatan Gerokgak sesuai SK. 1338/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2022 tanggal 30 Desember 2022,” tandasnya.
Sesuai SK tersebut, telah dilepaskan seluas 70.842 M2 lahan eks kehutanan dan diperuntukkan masing-masing kepada kelompok masyarakat sebanyak 107 KK Eks Pengungsi Tim-tim seluas 51.610,1 M2 dan fasilitas umum/sosial seluas 28.231,88 M2.
Sesuai hasil Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria Buleleng Tahun 2023, lanjut Agus Apriana, selain usulan program penataan aset dan akses lahan Eks Pengungsi Timor-timur juga diusulkan Desa Tembok Kecamatan Tejakula menjadi Kampung Reforma Agraria.
“Tahun anggaran 2024 kita usulkan program penataan aset dan akses tanah pada lokasi Eks Pengungsi Timor-Timur tersebut. Dan pada tahun 2023 ini, kita usulkan Desa Tembok di Kecamatan Tejakula sebagai Kampung Reforma Agraria,” terangnya.
Selain asal usul tanah dari redis, dipilihnya Desa Tembok juga didasarkan pada potensi yang dimiliki antara lain masuk sebagai desa wisata alam dan penghasil mete.
“Melalui rakor tadi, kami meminta dukungan semua pihak untuk mewujudkan Desa Tembok sebagai Kampung Reforma Agraria,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk tahun 2023 Kantah Buleleng menyerahkan redistribusi tanah sebanyak 63 bidang dengan rincian 53 bidang di Desa Tembok, 8 bidang di Desa Sembiran, 1 bidang di Desa Musi dan 1 bidang di Desa Gesing. (kar,dha)
