BULELENG – Upaya menghindarkan kepemilikan kendaraan bermotor tanpa registrasi, kalau tidak mau disebut bodong, dilakukan UPTD Samsat Buleleng. Selain imbauan berupa ajakan ‘Ayo bayar, Samsat kendaraan anda jangan sampai kendaraan anda bodong,’ Pemprov Bali melalui Pergub No 24 tahun 2023 juga memberikan keringanan berupa pembebasan pajak daerah tahun 2023.
“Sesuai tupoksi, kami bersama kepolisian mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat agar melakukan registrasi ulang kendaraan yang sekurang-kurangnya 2 tahun sudah habis masa berlaku STNK-nya, sehingga tidak dihapus dari daftar regident kendaraan bermotor,” tandas Kepala Kantor UPTD Samsat Buleleng, Gusti Nyoman Adi Wijaya usai memantau layanan Drive Thru, Rabu (21/6/2023).
Imbauan ini, kata Adi Wijaya, dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 74 UU No 22 tahun 2009 tentang LLAJ, yang menyatakan terhadap kendaraan bermotor yang tidak diregistrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK, dapat dihapus dari daftar regident ranmor.
“Karena dihapus dari daftar regident ranmor, sehingga kendaraan tersebut dinyatakan tidak teregistrasi atau bodong. Selain menghindari sanksi denda pajak, registrasi ulang ranmor juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan/kriminal yang dapat merugikan masyarakat,” terangnya.
Ia mengajak masyarakat untuk registrasi ulang kendaraan melalui kebijakan pembebasan pajak daerah tahun 2023, berupa Pemutihan bebas bunga dan denda terhadap PKN dan BBNKB serta Bebas BBNKB II bea balik nama kendaraan bermotor yang dilaksanakan dari tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023. (kar,dha)
