BULELENG – Wakil rakyat yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng bahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bali atas laporan keuangan Pemkab Buleleng tahun 2022.
Selain mengapresiasi opini WTP dari BPK hingga ke-9 kali, Banggar DPRD Kabupaten Buleleng juga menyarankan agar Pemkab Buleleng melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas 14 temuan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Sesuai LHP BPK RI Perwakilan Bali atas laporan pengelolaan keuangan Pemkab Buleleng tahun 2022, ada 14 temuan yang harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dari BPK baik terkait pengelolaan keuangan dan aset,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Suradnya usai memimpin rapat di Gedung Rakyat DPRD Buleleng, Senin (19/6/2023).
Suradnya didampingi Plt. Asisten III Setda Buleleng Gede Sugiartha Widiada mengungkapkan dari hasil pembahasan dengan TAPD Pemkab Buleleng, ada beberapa usul saran dan catatan anggota Banggar terhadap kesalahan penganggaran pada belanja barang/jasa senilai Rp2,49 miliar lebih, penatausahaan dan pengamanan aset daerah, pertanggungjawaban perjalanan dinas dan penyelesaian piutang RSUD.
“Dewan sepakat, seluruh temuan wajib ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK sehingga tidak terjadi lagi dikemudian hari,” jelasnya.
Selain itu, ada beberapa hal yang didiskusikan dengan TAPD untuk mendapat solusi yakni terkait kesalahan bayar biaya perjalanan dinas akibat kesalahan mencermati Perbup dan penyelesaian piutang RSUD.
“Agar tidak terjadi kesalahan bayar perjalanan dinas kita sepakat menyamakan persepsi terhadap Perbup, sementara untuk penyelesaian piutang RSUD, dewan mendorong eksekutif agar melakukan pemutihan, mengingat yang berhutang warga miskin,” pungkasnya. (kar,dha)
