BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana segera keluarkan izin, menyetujui permohonan pengunduran diri 4 orang kepala desa/perbekel karena mengikuti kontestasi politik, pesta demokrasi Pemilu tahun 2024.
Selain mengeluarkan surat persetujuan bagi perbekel telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng juga akan dikeluarkan surat penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa/Perbekel.
“Ada empat perbekel yang mengajukan permohonan untuk berhenti, sudah kita proses dan segera dikeluarkan izinnya. Karena merupakan persyaratan sebagai bacaleg dan diperlukan dalam proses verifikasi, jadi kita penuhi,” tandas Lihadnyana usai mengikuti rapat paripurna di Gedung Rakyat DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (5/6/2023).
Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan serangkaian pengunduran diri 4 orang perbekel masing-masing Perbekel Desa Tembok Dewa Komang Yudi Astara, Perbekel Desa Bungkulan Ketut Kusuma Ardana, Prebekel Desa Patas Kadek Sara Adnyana dan Perbekel Desa Petemon Ketut Winaya, pihaknya juga mengeluarkan surat penunjukan Pj. Perbekel.
“Melalui DPMD kita juga sudah menyiapkan penjabat (Pj) perbekel agar tidak terjadi kekosongan pimpinan pada pemerintahan pada desa yang bersangkutan. Sudah kita siapkan dan segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Pemenuhan permohonan 4 orang perbekel juga didasarkan pada surat KPU Buleleng Nomor : 519/PL.01.4-SD/5108/2/2023 tertanggal 31 Mei 2023 perihal mohon informasi terkait persyaratan pencalonan anggota DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
Berdasarkan persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) huruf k, i, m dan ayat (2) huruf b dan d, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 tahun 2023 tentang Pencalonan anggota DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon harus bersedia ; Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, TNI/POlri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN/BUMD dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
Tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, PPAT, Penyedia Barang dan Jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang serta hak sebagai anggota dewan ; Tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainya seperti KPU, Bawaslu, PPK, Panwascam, PPS, PKD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN/BUMD dan badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. (kar,dha)
