TABANAN – Kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menjadi persoalan yang belum ada solusinya. Hal ini masih sangat dirasakan oleh hampir seluruh sekolah di wilayah Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Tabanan.
Tabanan sendiri masih membutuhkan tambahan guru PNS 700 orang baik untuk SD maupun SMP di tahun 2023 ini, karena banyak yang pensiun.
Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Gusti Putu Ngurah Darma Utama mengatakan, mengatasi kekurangan guru tersebut, pihaknya memberdayakan tenaga sukarela atau guru non PNS yang ada sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.
Bahkan, melalui kebijakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Rekrutmen tahap 1 dan tahap 2 yang sudah dilaksanakan di kabupaten Tabanan sudah 700 orang dari kebutuhan formasi sebanyak 1.458 orang. Dan formasi tahap 3 (prioritas 1 sampai prioritas 3) tahun ini yang dibuka sebanyak 550, baru terisi 482 orang.
“Kebijakan ini sedang berlangsung dan Pimpinan Daerah (Bupati) sangat konsen karena tidak ingin ada anak-anak peserta didik terbengkalai dalam sistem pengajaran, termasuk upaya komite dengan mengangkat guru pengabdi,” terangnya di sela-sela pembukaan Porjar gabungan Pupuan-Selemadeg Raya, Senin (13/3/203).
Dijelaskan, tahun 2023 ini akan melakukan rekrutmen kembali atas kekurangan kebutuhan guru sampai dengan per 31 desember 2022 sebanyak 1.225, dan baru terisi 482.
Sisanya akan usulkan kembali mengingat pola rekrutmen PPPK diberikan kebijakan pusat untuk memberikan alokasi anggaran dalam penggajian, sehingga tidak ada masalah dengan upaya pemulihan ekonomi di daerah.
“Dalam waktu dekat kami akan mengusulkan kembali rekrutmen tahun 2023, ketika belum juga terpenuhi kebutuhan atas kekurangan guru per 31 Desember 2023, sesuai kebijakan pusat sampai dengan 2024 pemerintah konsen untuk pengadaan tenaga pendidik,” jelasnya.
Darma Utama mengakui, kekurangan guru di sekolah ada status guru ASN, PPPK, dan guru honorer yang digaji Pemda, dan guru abdi yang digaji komite. Dengan adanya itu, sebenarnya kekurangan tidak signifikan. Hanya saja persoalannya sekarang asas keadilan terhadap masyarakat Tabanan yang memilih profesi sebagai tenaga pendidik.
“Atas dasar dapodik yang dimiliki masing masing sekolah yang dibuat pusat, kami masih membutuhkan sekitar 700 lebih guru untuk memenuhi kebutuhan guru sampai akhir 2023 ini, dan seizin Bupati Tabanan karena konsen terhadap pendidikan, menempatkan sebagai salah satu sektor pembangunan Tabanan, kami tentu akan melakukan koordinasi kepada pemerintah pusat terkait usulan rekrutmen,” pungkasnya. (jon)
