KUTA – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Perhubungan (Dishub), turut mengatensi rencana pemberlakuan Ganjil-Genap di masa penyelenggaraan KTT G20 nanti. Atensi diberikan, termasuk melalui sosialisasi kepada pengendara dengan menyebar pamflet.
“Kami diberikan pamflet oleh kementerian. Itulah yang turut kami sebarkan kepada masyarakat,” ucap Kepala Dishub Badung, Anak Agung Ngurah Rai Yuda Dharma dihubungi Kamis (10/11/2022).
Dia kemudian menjelaskan, Ganjil-Genap sesungguhnya merupakan kebijakan Pusat. Sementara eksekusinya di lapangan, utamanya adalah dari pihak kepolisian.
“Di penyekatan kami tidak ada. Kita hanya di di luar penyekatan. Di garis belakang. Itu semua sudah diploting oleh kementerian sesuai dengan simpang-simpang yang ditentukan dalam SE Kemenhub (Kementerian Perhubungan),” ungkapnya.
Selain sosialisasi, kata dia, Dishub Badung juga memiliki peran back up pada titik-titik tertentu di luar penyekatan. Atau pada radius sebelum area yang rencananya akan diterapkan kebijakan Ganjil-Genap.
“Kami menerjunkan anggota sekitar 60 anggota untuk itu. Mereka ditempatkan kalau tidak salah pada 10 simpang, sesuai isi edaran itu. Ploting anggota kita ini dicek langsung oleh Kemenhub,” sambungnya kaitan kebijakan SE Kemenhub Nomor SE-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Selama Masa Penyelenggaraan KTT G20 Tahun 2022 Bali tersebut.
Uji coba sekaligus sosialisasi, kata dia, sesungguhnya sudah mulai dilakukan sejak Rabu (9/11/2022) lalu. Sementara untuk implementasi, rencananya dilakukan mulai Jumat (11/11/2022).
“Kendaraan roda dua itu masih boleh. Sesuai edaran, yang diseleksi itu kendaraan barang dan kendaraan roda empat,” tambahnya.
Dibenarkan dia, dalam surat edaran dimaksud tidak tercantum teknis pelaksanaan, seperti apakah itu disesuaikan dengan tanggal atau bagaimana. Namun secara pengalaman dia memperkirakan akan seperti itulah penerapannya.
“Biasanya yang berlaku, kalau sekarang tanggal genap, maka yang boleh masuk plat nomor genap saja. Begitu juga sebaliknya,” jelasnya.
Ditanya soal kepastian penerapannya, Kadishub Yuda Dharma terkesan menjawab belum pasti. Karena menurut dia, itu akan dilaksanakan secara situasional dengan melihat perkembangan lalu lintas di jalan.
“Seperti pada Annual Meeting World Bank itu, sesungguhnya kan sempat ada kebijakan serupa. Namun akhirnya tidak dijalankan, mungkin karena melihat situasi kondisi di jalan,” sebutnya.
Akan tetapi, jika itu akhirnya benar diterapkan, maka dia memastikan Dishub Badung siap untuk turut memberi atensi. Utamanya terhadap dampak yang diakibatkan.
“Misalnya ketika ada lalu lintas yang dialihkan, maka petugas kami mungkin akan diarahkan untuk membantu melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak sampai terjadi penumpukan,” jelasnya sembari menegaskan kembali bahwa komando kebijakan Ganjil-Genap adalah berada di Pusat. (adi/jon)
