KLUNGKUNG– Penyesuaian data kependudukan secara berkala sangat penting dilakukan untuk kepentingan pemerintah daerah maupun pribadi. Data kependudukan bersifat dinamis dan terus berkembang, tidak hanya dicatatkan pada saat terjadi peristiwa.
Karena itu dibutuhkan pelayanan optimal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Menciptakan pelayanan yang optimal tidak mudah, butuh dukungan positif sarana prasarana dan keterampilan sumber daya manusia (SDM).
Ketua DPRD Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Anom, Kamis (1/9) menyampaikan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan butuh pengaruh positif dari kesiapan sarana, prasarana dan SDM. Kata dia, pelayanan Disdukcapil terus didorong dalam mengelola data kependudukan.
Kunjungi Puskesmas Tabanan I, Komisi IV DPRD Tabanan Minta Sistem dan Mekanisme Rujukan Disempurnakan
“Data itu kan penting karena merupakan gambaran dari suatu daerah dan dibutuhkan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Perlunya kita dorong tugas-tugas Disdukcapil. Karena hasil kami observasi ke Nusa Penida, karena kendala sarana pelayanan belum berjalan optimal,” tanda Anak Agung Gde Anom.
Politisi PDIP iniengatakan, untuk mendukung pengadaan sarana prasarana di Disdukcapil, dewan akan memperjuangkan dan berusaha menyisir anggaran di dewan. Setidaknya dewan bakal mengusahakan pengadaan sarana seperti laptop atau komputer bisa dialakukan pada APBD 2023.
“Jumlahnya tidak terlalu besar sekitar ratusan juta. Ini akan kami upayakan di APBD induk (2023),” kata Gung Anom, sapaan akrab Anak Agung Gde Anom.
Baca juga : Gara-gara Air Pasang, Pembangunan Padestrian Pantai Seminyak Sempat Tersendat
Komisi I DPRD Klungkung melakukan observasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kantor Camat Nusa Penida. Anggota dewan mendapati komputer yang digunakan untuk pelayanan kependudukan sering error. Termasuk keberadaan internet yang juga dianggap kurang baik, untuk pelayanan.
“Untuk peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang kependudukan di daerah kepulauan seharusnya dijaman digital ini perangkat elektronik dan jaringan internet harusnya tersedia dengan baik,” imbuh anggota Komisi I DPRD Klungkung, I Wayan Widiana.
Terkait masalah ini, Komisi I rencananya akan melakukan rapat kerja dengan eksekutif untuk membahas pelayanan kependudukan di Nusa Penida.
Kabid Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Klungkung Pande Made Anggarnata tidak menampik kondisi itu. Menurutnya komputer yang sering error untuk layanan kependudukan tidak hanya di Nusa Penida, tapi juha di Klungkunh daratan.
“Mungkin karena usia perangkat komputer kami yang sudah lama, komputer pengadaan tahun 2017 lalu. Benerapa kali kami telah menyampaikan sarana prasarana di Klungkung sudah lama, rata-tata sudah lebih dari 5 tahun,”ujar Pande Made Anggarnata.
Ia mengaku setiap tahun mengusulkan peremajaan sarana prasarana, namun belum terealisasi. Terlebih saat ini kondisi keuangan daerah sangat terbatas.
“Tergantung komitmen tim anggaran di kabupaten dan anggota dewan. Bagaimana mereka memperjuangkan anggaran itu. Tahun depan kami rancang pengadaan 5 laptop untuk pelayanan. Kami sadari keuangan daerah saat ini belum mampu tangani semuanya sekaligus, jadi kami bertahap dulu,” demikian Pande. (yaan)