DENPASAR – Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak mengikuti rakor penanganan Covid-19 dipimpin Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui video conference, Rabu 30 Juni 2021.
Rakor tentang strategi vaksinasi pada PPKM darurat membahas pengaturan pelaksanaan vaksinasi massal dan tindak lanjut penerapan PPKM Darurat pada kabupaten/kota di Jawa dan Bali terkait dengan usulan dua tahap intervensi pemerintah untuk menurunkan kenaikan kasus Covid-19 khususnya di Jawa dan Bali.
Luhut Binsar Pandjaitan menekankan, untuk mencegah kerumunan massa di setiap daerah yang diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, TNI dan Polri, agar menentukan strategi dan langkah tindakan yang akan diambil dan diterapkan.
Kekurangan tenaga vaksinator dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi gotong royong/massal untuk mengejar target yang ditetapkan pemerintah, diharapkan melakukan penambahan dari luar daerah. Memungkinkan juga vaksinator yang sudah pensiun dapat ditarik kembali untuk membantu. “Ini keadaan darurat sehingga diharapkan birokrasi yang menghambat kelancaran vaksinasi gotong royong agar dipangkas untuk mempermudah masyarakat karena ini untuk kepentingan rakyat” tegasnya.
Memenuhi target vaksinasi perharinya, telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan bisa ditingkatkan. Kepada TNI dan Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencegah penumpukan saat vaksinasi. Bahkan, pemerintah pusat segera mengeluarkan buku petunjuk teknis pelaksanaan PPKM darurat termasuk Instruksi Mendagri sebagai pedoman kepada pemerintah daerah.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pada Juni dan Juli masing-masing daerah mendapat 25 sampai 26 juta dosis vaksin, diukur dari vaksinasi disesuaikan dengan target pemerintah 1 juta per hari. Percepatan vaksinasi akan dibagi berdasarkan area peningkatan klaster dan jadwal penyuntikan vaksin di setiap Kota/Kabupaten. “Alokasi sebanyak 50 % yang akan dibagikan kepada daerah-daerah diseluruh Indonesia terutama daerah-daerah yang telah jadi prioritas dilaksanakan dengan cepat, harusnya akhir bulan Agustus target pemerintah 70 % untuk meningkatkan Herd Immunity dari penduduk Indonesia bisa selesai divaksin semua”, ujarnya.
Sesuai arahan Menko Marves untuk memperhatikan kerumunan saat vaksinasi, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Syafruddin pada kesempatan itu menegaskan, 12.788 personel TNI akan disiapkan untuk mempertebal pasukan di wilayah sesuai nilai assesmen 3 dan 4 dari kementerian, untuk menegakkan 3M maupun disiplin Prokes dengan tegas. “Untuk nakes, kita akan tambah lagi 645 orang untuk melaksanakan serbuan vaksinasi baik secara prontal maupun melambung dan dalam pelaksanaannya sesuai SOP”, ujarnya.
Sementara, Gubernur Bali I Wayan Koster melaporkan, vaksinasi suntikan pertama di Provinsi Bali sudah mencapai 74 % dan vaksinasi tahap kedua 25 %. “Vaksinasi suntikan pertama kami targetkan paling lambat selesai 10 Juli. Penyuntikannya dengan jumlah sebanyak 3 juta penduduk dan baru mencapai 2 juta 2 ratus,”katanya.
Koster juga menyarankan agar vaksinasi tetap dikencangkan supaya vaksinasi berbasis banjar di Bali bisa terlaksana bersinergi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Atas saran Gubernur itu, Menko Marves meminta Pangdam IX/Udayana dan Kapolda Bali melaksanakan pengetatan dan menindak tegas pelanggar prokes. (dum)
