DENPASAR – Pertumbuhan Ekonomi Bali tahun anggaran 2019 ditargetkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) semesta berencana 6,50-7,50 persen. Namun, dalam pencapaiannya hanya 5,63 persen.
Pencapaian tersebut mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 6,33 persen. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Bali tetap lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 persen.
Hal itu disampaikan Koordinator Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bali tahun 2019 Nyoman Adnyana dalam rapat paripurna secara teleconference di ruang sidang utama DPRD Bali, Kamis (14/5/2020).
Adnyana yang juga Ketua Komisi I DPRD Bali dalam laporannya menjelaskan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dalam RPJMD semesta berencana diprediksi rata-rata Rp 51 juta- Rp 71 juta. PDRB per kapita penduduk Bali tahun 2019 mencapai Rp 58,24 juta per kapita atau meningkat 6,63 persen dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp 54,62 juta per kapita.
Sedangkan laju inflasi yang diproyeksikan dalam RPJMD Semesta Berencana ditargetkan di level angka 3 persen. Pergerakan laju inflasi di Bali selama tahun 2019 dapat terkendali, mengingat harga-harga secara umum relatif terjaga. Inflasi Bali diukur di dua kota yaitu Denpasar dan Singaraja. “Untuk Kota Denpasar, inflasi tahun ini tercatat menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar 3,40% menjadi 2,37%. Sedangkan di Singaraja, inflasi meningkat dibanding tahun sebelumnya dari 1,88% menjadi 2,42%,”ujar Adnyana.
Pada kesempatan itu, Adnyana juga menyampaikan masalah angka kemiskinan yang mengalami penurunan yang dalam RPJMD semesta berencana diprediksi pada kisaran 1-1,50 persen. DPRD mendukung upaya Gubernur Bali Wayan Koster terkait pengurangan jumlah kemiskinan di Bali.
Ia menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Bali kondisi September 2019 mencapai 156,91 ribu orang atau sebesar 3,61%. Ini mengalami penurunan 6,94 ribu orang dibandingkan Maret 2019 sebanyak 163,85 ribu orang atau sebesar 3,79%. “Kalau dibandingkan dengan angka nasional, jumlah penduduk miskin di Bali relatif jauh lebih rendah. Secara nasional jumlah penduduk miskin mencapai 24,79 juta orang, atau sekitar 9,22%,”bebernya.
Penurunan juga terjadi pada tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) rata-rata 1,5% sampai 0,9%. Satu sisi, DPRD mengapresiasi langkah gubernur terkait permasalahan tenaga kerja. Namun sisi lain, persoalan tenaga kerja sangat kompleks dan setiap tahun selalu bertambah. “Tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2019 yang tercatat sebesar 1,52%, meningkat setinggi 0,15 poin dibandingkan TPT Agustus 2018 yang tercatat sebesar 1,37%,”ungkap politisi berkepala plontos asal Kintamani, Bangli ini.
Mengakhiri penyampaian laporan terhadap LKPJ Gubernur, Adnyana menyampaikan rekomendasikan DPRD Bali, yaitu :
- Terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang belum berjalan efektif dan berdampak luas bagi masyarakat pada bidang infrastruktur seperti pembangunan shortcut ruas jalan Mengwitani-Singaraja, perencanaan pembangunan Pelabuhan Segitiga Sanur-Denpasar ke Nusa Penida dan Nusa Lembongan Kabupaten Klungkung, dan Penyediaan Sarana Prasarana Air Minum dan Air Limbah Regional, agar Saudara Gubernur melakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, serta terhadap temuan dalam LHP BPK RI yang belum selesai ditindaklanjuti agar segera dituntaskan.
- Mendorong sektor primer terutama pertanian dalam arti luas dan sektor skunder untuk meningkatkan aktifitas perekonomian lokal sehingga terbuka kesempatan kerja, mengingat sektor tersier (pariwisata) sedang terpuruk. Kedepan perlu diperhatikan adanya kebijakan yg mengurangi dominasi peranan sektor tersier (pariwisata) mengingat sektor ini sangat rentan dari pengaruh perubahan global seperti perang, pandemi penyakit, dan bencana alam.
- Mendorong industri kreatif (kerajinan tangan, barang kesenian, kuliner ramah lingkungan, rokok elektrik lokal, industri jamu, produksi roti atau kue, dll) untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu membuka lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yg terdampak PHK sektor pariwisata dan diharapkan bisa membantu pertumbuhan perekonomian Bali.
- Dalam rangka penanggulangan Covid-19, DPRD Provinsi Bali memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah yang sudah dilakukan Saudara Gubernur membentuk Satgas Covid-19 yang melibatkan semua komponen pemerintahan baik Sipil, TNI/Polri, unsur adat, dan komponen masyarakat lainnya, yang pelaksanaannya sudah cukup baik. (arn)
