DENPASAR – Kemacetan di Bali terutama pada daerah pariwisata, Denpasar, Badung dan Gianyar apalagi menjelang liburan tahun baru, kemacetan dan kekroditan arus lalulintas akan terjadi dimana-mana.
Belum lagi masuknya kendaraan bus wisata dan bus Trans Sarbagita membuat kemacetan semakin panjang disepanjang jalan belum lagi masuknya kendaraan plat luar ke Bali. Melihat realita yang terjadi kemacetan di Bali harus segera mendapat penanganan serius oleh para pemangku kepentingan di Bali.
Hal itu terungkap dalam rapat pembahasan penanganan kendaraan berplat non Bali dalam mencegah kemacetan dan mendukung aktivitas ekonomi di Bali di ruang rapat Gabungan DPRD Bali, Selasa (10/12/2024) Renon Denpasar.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Bali Agung Bagus Pratiksa Linggih dan dihadiri sejumlah anggota masing-masing komisi. Hadir juga Kadis Perhubungan Prov. Bali, Biro Hukum, Kepala Bapenda Bali, Perhimpunan Driver Online Indonesia dan perwakilan dari perusahaan Gojek dan Grab.
Dalam pertemuan tersebut anggota Komisi I DPRD Bali Wayan Tagel Winarta agar operasional bus Trans Metro Dewata ditinjau kembali jumlah operasionalnya. Sebab, selama ini dari pemantauannya, keberadaan Bus Trans Metro Dewata banyak kosongnya dan hanya ditumpangi 1 sampai 2 orang. Kendaraan bus ini juga melintas di jalan setiap saat dan menjadi pemicu macet di jalan.
“Kendaraan Bus Trans Metro Dewata setiap jam datang tetapi tidak berisi penumpang, ini suatu pemborosan anggaran,”kata politisi PDI Bali dari dapil Gianyar.
Dalam kesempatan tersebut, Tagel Winarta menyampaikan keberadaan pelayanan transportasi memang menjadi tanggungjawab pemerintah.
Namun, maksud dan tujuannya harus jelas, selama ini kendaraan Trans Metro Dewata jarang ada penumpang tetapi masih tetap beroperasi dan ini artinya terjadi suatu pemborosan bahan bakar minyak yang akan terus menggerogoti anggaran.
Lebih lanjut, Tagel Winarta mengatakan, keberadaan bus Trans Metro Dewata yang beroperasi sampai ke Ubud, selalu bikin macet. Wisata Ubud Gianyar yang sehari-harinya sudah macet dibuat makin macet lagi oleh kendaraan bus.
Olehkarenanya, anggota Komisi I DPRD Bali ini minta Dinas Perhubungan Provinsi Bali untuk meninjau kembali jumlah kendaraan yang beroperasi.
“Kami minta supaya ditinjau kembali, kalau memang tidak dianggap perlu, tolong dikurangi. Khusus untuk jalur wisata di Ubud, kami minta jangan dikasi masuk ke jalur Ubud, tambah bikin macet,”pintanya.
Sementara Kadis Perhubungan Provinsi Bali Gede Wayan Samsi Gunarta menyampaikan berbicara masalah kemacetan perlu ditangani secara serius dan tidak bisa ditangani dalam satu kali pertemuan.
Gede Wayan Samsi Gunarta mengatakan, terkait dengan bus, kendaraan bus masih sangat diperlukan untuk pengelolaan kota.
“Pengelolaab sebuah kota harus ada bus, sama dengan mall, harus ada life,”katanya.
Samsi Gunarta meminta para wakil rakyat di DPRD Bali supaya lebih bijak keberadaan bus sebagai transportasi publik apalagi misalnya terjadi bencana.
“Kalau terjadi bencana alam misalnya di Bandara, kita perlu evakuasi, apa yang kita pakai kalau tidak ada bus. Mari kita lihat untung dan ruginya, kalau sampai dihentikan kasian para pedagang balon, pedagang golok yang sering memanfaatkan kendaraan bus Trans Metro Dewata. Ini bagian tugas kita melayani masyarakat,”pungkasnya.
Akhirnya, anggota Komisi II DPRD Bali, Tjok Gede Agung meminta pertemuan diakhiri dan dilanjutkan kembali dengan harapan sebelum akhir tahun sudah ada keputusan. (arn/jon)