Badung

Dibahas, Rencana PKS Pasca Penataan Pantai Kuta

Pertemuan membahas mengenai rencana PKS antara Pemkab Badung dengan Desa Adat Kuta pasca penataan pantai, Rabu (19/6/2024).

 

BADUNG – Dengan menghadirkan berbagai pihak terkait, telah dilakukan pembahasan soal rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) kaitan pengelolaan Pantai Kuta pasca penataan, Rabu (19/6/2024). Mengingat PKS yang tentunya berkenaan pula dengan pemeliharaan ke depan.

DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti menuturkan, pertemuan tersebut tidak ubahnya seperti koordinasi lanjutan pasca penataan. Yang mana didalamnya, salah satunya membahas mengenai pengelolaan ke depan.

“Ini merupakan mandat Pak Bupati yang menginginkan adanya monitoring pasca penataan. Karena itulah maka ditunjuk saya dari dewan bersama Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang), untuk melakukan sinkronisasi bersama desa adat,” sebutnya.

Kaitan dengan PKS, menurut dia, tentu harus dipikirkan secara matang. Karena itu menyangkut dengan kemampuan desa adat dalam melakukan pemeliharaan ke depan. Jangan sampai justru menjadi beban, akibat biaya pemeliharaan yang tinggi.

“Pengajuan PKS ini harus dilihat dan dipertimbangkan kemampuan maintenance secara berkelanjutan. PKS ini tidak mudah, karena ada aset pemerintah yang dipertanggungjawabkan di dalamnya,” jelasnya.

Karena itulah dirinya meminta desa adat untuk melakukan kajian terlebih dahulu. Setelah dipastikan apa saja yang akan di-PKS-kan, maka itu akan dilaporkan kepada Bupati Badung. “Silahkan ini dikaji dahulu secara matang sebelum dimohonkan PKS,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Dinas PUPR Badung, IB Surya Suamba juga menyampaikan hal senada. Dia menyebut pertemuan itu membahas mengenai rencana PKS antara Pemkab Badung dengan Desa Adat Kuta. “Jadi kami mendata. Untuk proses PKS nanti, itu ke bagian aset,” singkatnya. (adi,dha)

Back to top button