BulelengLingkunganPolitikTerkini

Dewan Buleleng Desak Kementerian ATR/BPN Keluarkan Persetujuan Substantif RTRW

BULELENG – Pembahasan Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buleleng tahun 2023-2043 oleh Pansus DPRD Buleleng mendapatkan perhatian khusus Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna.

Selain mendorong Pemkab Buleleng melalui DPUTR untuk segera memenuhi persyaratan substantif, Dewan Buleleng juga mendesak Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia agar segera mengeluarkan persetujuan substanstif atas beberapa persyaratan Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2023-2043.

“Sesuai hasil asistensi terakhir, rapat lintas sektor terkait pembahasan Ranperda tentang RTRW Kabupten Buleleng tahun 2023-2043 yang digelar Kementerian ATR/BPN di Jakarta, kita mendorong Pemkab Buleleng agar segera memenuhi beberapa persyaratan substantif yang diminta,” ungkap Supriatna usai mengikuti kuliah umum bertajuk ‘Gen-Z Penerus Masa Depan Bali’ di Gedung Kesenian Gde Manik Singaraja, Rabu (5/6/2024).

Supriatna memaparkan, sesuai hasil rapat lintas sektor yang digelar Kememterian ATR/BPN tanggal 14 Mei 2024, Pemkab Buleleng diminta segera memenuhi beberapa syarat substantif yang diperlukan dalam penyempurnaan Ranperda tenteng RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2023-2043.

BACA JUGA:   SHM Tidak Keluar, 12 KK Eks Transmigran Tim-Tim Datangi Kantor Pertanahan Buleleng

“Sesuai hasil rapat dan ketentuan yang ada, syarat tersebut harus disampaikan ke Kementerian ATR/BPN paling lambat 10 hari sejak dilaksanakan rapat lintas sektor sehingga kami mendorong pemerintah daerah untuk segera memenuhi persyaratan tersebut,” tegasnya.

Setelah syarat substantif antara lain tentang penjelasan dan penyempurnaan peta jalan kolektor primer, BTS, Bandar Udara Baru, SUTT, termasuk klarifikasi vertikal sistem pusat permukiman, sistem jaringan energi, serta konsistensi horisontal PLTMH, PLTU dan PLTG dipenuhi Pemkab Buleleng maka 10 hari berikutnya merupakan tugas Kementerian ATR/BPN untuk memberikan kesimpulan sekaligus memberikan persetujuan substantif.

BACA JUGA:   Bupati Sanjaya Tanam Cabai Bersama KWT Dukuh Mesari Desa Bongan

Mengacu regulasi tersebut, kata Supriatna, Dewan Buleleng mendesak Kementerian ATR/BPN Republik Indonesia untuk segera memverifikasi, menyimpulkan sekaligus mengeluarkan persetujuan substanstif atas Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2023-2043 agar dapat segera ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng.

“Jika melihat ketentuan penyelesaian 20 hari paska rapat lintas sektor, maka Pemkab Buleleng memiliki waktu sampai tanggal 24 Mei 2024 untuk memenuhi syarat substantif, dan Kementerian ATR/BPN memiliki waktu hingga tanggal 4 Juni 2024 untuk menyimpulkan dan memberikan persetujuan substantif atas Ranperda tentang RTRW Kabupaten Buleleng tahun 2023-2043,” terangnya.

Ia menambahkan, selain masa bakti anggota dewan akan segera berakhir, desakan juga dilakukan karena Perda tentang RTRW sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dan penyelesaian beberapa persoalan pertanahan di Kabupaten Buleleng. (kar/jon)

Back to top button