BULELENG – Berbagai upaya dilakukan pemerintah kabupaten (Pemkab) Buleleng untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim.
Selain penyediaan anggaran yang memadai dan pola penyaluran bantuan yang sistematis, Pemkab Buleleng juga telah menyiapkan strategi berupa pemetaan akurat dalam menekan kemiskinan ekstrim sehingga bisa mecapai angka nol pada tahun 2023.
“Guna menekan kemiskinan ekstrim ke angka nol pada tahun ini, kita lakukan pemetaan akurat sehingga program bantuan yang disalurkan tepat sasaran,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa saat memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan kemiskinan ektrim tahun 2023, Jumat (12/5/2023).
Mantan Ketua Bappeda Buleleng ini mengungkapkan dengan strategi yang dilakukan secara bersama-sama oleh instansi terkait, sesuai tupoksi masing-masing ini angka kemiskinan ekstrim di Kabupaten Buleleng sejatinya sudah mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya.
“Tercatat pada tahun 2021 angka kemiskinan ekstrim sebanyak 10.132 keluarga, kemudian pada tahun 2022 angka kemiskinan ekstrim turun menjadi 5.314 keluarga,” urainya.
Data akurat terkait keluarga yang berada dalam garis kemiskinan ekstrim ini merupakan hasil pemetaan melalui kegiatan pendampingan program keluarga harapan (PKH).
“Data ini dijamin akurat by name by address, selain memudahkan penyaluran program, bantuan juga diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan,” terangnya.
Data yang terhimpun, lanjut Suyasa, langsung ditindaklanjuuti dengan mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan masing-masing keluarga.
“Sebab, setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda sehingga apa yang dibutuhkan dan program yang akan diberikan tentu berbeda. Kita mendata bahkan sampai pada titik koordinat mana keluarga dimana keluarga kemiskinan ektrim ini berada, dan ternyata yang masih tersisa hingga saat ini adalah sebanyak 349 keluarga,” tandasnya.
Ia mencontohkan, ada keluarga yang memiliki penghasilan namun memiliki rumah tidak layak huni dan ada juga keluarga yang memiliki rumah cukup layak namun tidak memiliki penghasilan.
“Kondisi keluarga yang berbeda ini, masing-masing memerlukan jenis program bantuan yang berbeda sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan,” terangnya.
Suyasa didampingi Kadinsos Buleleng Putu Kariaman Putra menegaskan berdasarkan hasil pendataan yang akurat, program bantuan disalurkan melibatkan perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan masing-masing keluarga yang berada dalam garis kemiskinan ektrim.
“Misalnya, bedah rumah difasilitasi Dinas Perkimta, bantuan pendidikan difasilitasi Disdikpora dan jaminan kesehatan difasilitasi Dinkes. Jadi hampir seluruh perangkat daerah ditugaskan untuk membantu menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrim,” tandas Suyasa dibenarkan Kariaman Putra.
Selaku Kadinsos, Kariaman Putra menambahkan pendataan akurat dilakukan bersama seluruh perangkat desa/kelurahan sehingga terkumpul, terkompilasi menjadi satu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai kenyataan bukan kepentingan.(kar/jon)
