Ketua KPK Setuju Hukum Mati Koruptor, Enggan Beberkan Dugaan Korupsi DID Tabanan

0
99
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri.
Ketua KPK Komjen Firli Bahuri.

DENPASAR – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri secara tegas mengatakan setuju dengan hukuman mati yang dijatuhkan kepada para koruptor di Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Firli Bahuri kepada wartawan usai menjadi narasumber pada diskusi panel bersama BNN dan BNPT bertema” Sinergitas Pemberantasan Narkoba, Korupsi, dan terorisme untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul di Era VUCA” di Gedung PRG Polda Bali, Rabu (24/11/2021).

Saat sesi tanya jawab, salah seorang peserta yang hadir juga mempertanyakan kepada Ketua KPK terkait sampai saat ini belum ada hukuman mati bagi koruptor di Indonesia.

“Saya setuju, sangat setuju adanya hukuman mati terhadap para koruptor. Kami di KPK dan seluruh anak bangsa yakin koruptor harus dihukum mati,”tegasnya.

Hanya, kata Firli Bahuri, Indonesia merupakan negara hukum.

“Konsekuensinya adalah hukum menjadi penglima dan semua proses mengikuti proses hukum,”ungkapnya didampingi Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Ia menjelaskan, hukuman mati sampai saat ini hanya diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Syarat hukuman mati adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan bencana maupun kondisi tertentu.

“Saya pernah menyampaikan agar dibuat pasal tersendiri sehingga 30 tindak pidana korupsi bisa dikenakan hukuman mati. ,” tandasnya.

Sayangnya, saat disinggung terkait perkembangan perkara dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 termasuk hasil pemeriksaan mantan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Firli Bahuri enggan menjawab. “Tidak, ini dulu hari ini, kita bicara ini dulu,”ujarnya. (dum)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 4 =