DENPASAR – Kota Denpasar menjadi satu satunya daerah di Bali yang meraih opini atau predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 9 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali. Atas prestasi ini, Pemkot Denpasar mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali (KaKanwil DJPb Prov. Bali) Teguh Dwi Nugroho menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana di Kantor Walikota, Senin (15/11/2021).
Penghargaan dalam bentuk piagam dan plakat diterima atas keberhasilan Pemkot Denpasar dalam menyusun dan menyajikan pengelolaan keuangan dengan opini WTP.
Menurut Teguh Dwi Nugroho, pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemkot Denpasar yang mampu mempertahankan opini WTP selama sembilan kali berturut-turut sejak 2012.
“Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan, yang sangat tidak mudah dilakukan dalam mempertahankan opini WTP sampai sembilan kali berturut turut,” ujar Teguh Dwi Nugroho.
Hal ini juga menjadi prestasi Pemkot Denpasar dengan kerja keras dan disiplin karena tiap tahun kriteria maupun penilaian dari BPK makin meningkat dan detail.
Selain memberikan penghargaan, dilakukan juga penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi Serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Denpasar. Langkah ini merupakan bentuk sinergi dan koordinasi dari Pemkot Denpasar dan Kanwil DJPb Provinsi Bali
“Kami dari Ditjen Perbendaharaan siap bersinergi dan berkoordinasi untuk meningkatkan capaian laporan keuangan yang lebih baik serta dapat dipertahankan Pemkot Denpasar,” ujarnya.
Sementara, IGN Jaya Negara menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, dan BPK Perwakilan Bali yang terus membimbing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kami bersama seluruh jajaran OPD telah mampu meraih opini WTP. Mengemban opini WTP bukan hal ringan, tetapi ini menjadi tantangan dan motivasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Mengenai nota kesepakatan, Jaya Negara menyampaikan pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan di era digitalisasi.
“Dengan Nota Kesepakatan Ini dapat memperkuat koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan, serta memperkuat sinergitas kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah kota Denpasar,”ujarnya. (sur)
