PPKM Diperpanjang lagi, Penetapan LPJ Gubernur Terancam Molor

0
111
Rapat DPRD Bali (dok)

DENPASAR – Peningkatan kasus positif setiap harinya di Bali, sejak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sejak 3-20 Juli juga berimbas pada penyelesaian dan Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Terlebih lagi ada wacana akan memperpanjang pelaksanaan PPKM Darurat ketika angka positif kasus Covid-19 terus naik dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan mengalami penurunan dan malah sebaliknya kian melaju kencang.

“Kalau sampai PPKM Darurat diperpanjang, kami khawatir penetapan LPJ Gubernur tentang Pelaksanaan APBD 2020 akan molor dan tidak bisa tepat wakti seperti harapan Gubernur untuk mendapatkan insentif dari pusat,” ujar Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bali Ketut Tama Tenaya saat dihubungi via telepon, Rabu 14 Juli 2021.

Menurutnya, bisa saja LPJ Gubernur penetapannya akan molor tidak bisa sesuai jadwal kalau PPKM Darurat diperpanjang lagi. Namun bisa juga dipercepat dan semua kegiatan baik pembahasan dan konsultasi dilakukan secara virtual.

Menurut politisi PDIP asal Kuta Selatan Badung ini, kalau tidak dalam situaai pandemi Covid-19, selama pembahasan dan sebelum ditetapkan biasanya silakukan konsultasi ke Mendagri dan mencari perbandingan di salah satu provinsi yang sering dikenal kunjungan kerja (kunker) “

Sekarang kami tidak bisa kemana-mana, diam dirumah saja. Kerja ke kantor tidak bisa apalagi Kunker tambah tidak bisa,” katanya.

Tama Tenaya mengakui, urusan pertangungjawaban LPJ Gubernur terkait tata kleloa keuangan yang bisa diselesaikan tepat waktu dipastikan akan mendapat perhatian pusat dan biasanya akan mendapatkan insentif setiap tahun melalui dana hibah pemerintah pusat.

Dalam situasi saat ini, tergantung pada semua fraksi-fraksi yang ada di DPRD Bali. Sebab dalam Pemandangan Umum masing-masing Fraksi sudah disampaikan sejumlah catatan terkait LPJ Gubernur tentang pelaksanaan APBD 2020.

“Kalau mau cepat semuanya diselesaikan secara virtual termasuk konsultasi ke Kementrian melalui virtual saja,” pintanya.

Tama Tenaya menambahkan terpentingnya terhadap temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat pemeriksaan dan sejauh mana temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti oleh eksekutif. Pihaknya berharap temuan BPK tahun lalu jangan sampai terulang menjadi temuan pada pemeriksaan laporan keuangan pada tahun anggaran mendatang.

Seperti diketahui penyampaian Gubernur Bali Wayan Koster pada rapat paripurna di DPRD Bali beberapa waktu lalu mengatakan, penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020, Pemprov Bali dari hasil pemeriksaan BPK RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sampai tahun ini opini WTP sudah diraih sebanyak 8 kali berturut-turut. Hal itu adalah sebagai prestasi atas kerja keras semua pihak. Gubernur Koster menyampaikan, dewan terus memberikan dorongan dan pengawasan yang efektif terhadap tataklola keuangan . Prestasi WTP memperkuat untuk mewujudkan tata klola pemerintahan yang lebih baik.

“Saya terus mendorong WTP berkualitas, temuan semakin berkurang dan kualitas pengelolaan yang lebih baik,” ujarnya.

Sementara ketepatan menyelesaikan laporan LPJ pelaksanaan APBD 2020 merupakan suatu indikator tata klola keuangan daerah terkait APBD dan keputusan APBD tepat waktu. Hal yang sangat baik dengan realisasi yaang bagus, pertanggungjawaban yang bagus dan pengesahan tepat waktu. Kalau hal tersebut bisa diselesaikan dipastikan Bali bisa mendapatkan penghargaan dana insentif daerah.

“Kami harapkan LPJ diselesaikan lebih cepat, pertimbangannya kalau bisa diselesaikan lebih cepat akan berpengaruh pada insentif yang diterima Bali setiap tahun dengan penetapan APBD yang tepat waktu,” pungkasnya. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here