10 Bulan Disanksi Kanorayang, Dua Krama Jro Kuta Pejeng Mengadu ke MDA

0
353
Belasan krama Desa Adat Jro Kuta Pejeng mendatangi MDA Gianyar, Kamis 27 Mei 2021.

GIANYAR – Belasan krama Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, mendatangi Kantor Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar di Jalan Ksatrian Gianyar, Kamis 27 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA.

Mereka minta bantuan MDA terkait sanksi kanorayang terhadap dua orang krama yaitu I Made Wisna dan I Ketut Suteja sejak 1 Agustus 2020 terkait permasalahan pensertifikatan tanah adat. Belasan krama diterima Petajuh MDA Gianyar Made Ambon Antara.

I Made Wisna yang ditemui usai pertemuan menyampaikan kedatangannya untuk minta bantuan MDA Gianyar agar menyelesaikan sanksi kanorayang yang dinilainya tidak jelas atas dasar kesalahan yang diperbuat bersama I Ketut Suteja.

Hingga kini, keduanya sudah sekitar 10 bulan menjalani sanksi kanorayang. Padahal, mereka sudah menolak secara lisan maupun tertulis. “Tapi tidak pernah ditanggapi dan sejak itu saya tidak dikasi hadir lagi di acara adat,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Kasad Instruksikan Prajurit TNI Tak Berikan Fasilitas Militer ke Pendemo

Bahkan, pada 2 Agustus 2020, anak Made Wisna sempat datang acara adat dan ujung-ujungnya dipulangkan. “Sampai saat ini saya masih keberatan dan menolak kanoroyang, tapi belum ditanggapi,”ujarnya.

Sementara, Putu Puspawati selaku penasihat hukum krama mengapresiasi MDA Gianyar yang sudah menerima pengaduan krama. “Sudah diterima dan akan dicarikan penyelesaian terbaik. Semoga independen,” harapnya.

Terkait polemik pesertifikatan tanah tebe, Putu Puspawati mewakili 70-an krama yang keberatan tetap menginginkan agar bisa menjadi hak milik. Sementara Desa Adat menjadikan tanah tebe sebagai hak milik desa adat.

Puspawati juga mengungkapkan tidak seluruh tebe disertifikatkan atas nama Desa Adat. “Karena ada krama lain saat PTSL ini berjalan, bisa men sertifikatkan jadi hak milik. Bahkan ada yang sebenarnya tanah PKD, bisa dimohonkan sertifikat hak milik. Kan lucu. Kami yang punya tebe kenapa tidak bisa,” ungkapnya.

BACA JUGA:   Bocah 10 Tahun Diculik dan HP-nya Dirampas

Petajuh MDA Gianyar Wayan Ambon Antara belum berkomentar banyak terkait solusi sanksi Kanorayang tersebut. “Pengaduan krama sudah kami terima, tapi perlu kami koordinasikan untuk tindak lanjutnya,” katanya singkat.

Setelah mengadu ke MDA, belasan krama menuju Polres Gianyar untuk menanyakan kelanjutan kasus tanah warga Pejeng yang dijadikan tanah Desa adat.

Krama diterima Kapolres Gianyar AKBP I Dewa Made Adnyana yang dalam pertemuan menyampaikan masih menunggu kasus hukum tersebut. Kepolisian tetap akan mencari celah jalan damai sesuai restorative justice serta menunggu MDA agar nantinya tidak terjadi benturan adat.

BACA JUGA:   Pandemi Covid-19, Perayaan Natal di Piling dengan Protokol Kesehatan Ketat

Namun, kata Wisna, upaya damai sudah dilakukan berkali-kali. “Kalau memang gak bisa damai, kita lanjutkan secara hukum karena kita tetap butuh keadilan dan agar hak kita segera kembali,” tegasnya.

Terpisah, Bendesa Adat Jro Kuta Pejeng Tjokorda Gde Putra Pemayun tetap pada pendirian. “Tanah tebe yang merupakan tanah AYDS (tanah ayahan desa ) tidak boleh disertifikatkan atas nama pribadi,” tegasnya.

Terkait pencabutan sanksi Kanorayang, penglingsir puri yang akrab disapa Cok Pemayun ini mengatakan ada beberapa syarat. “Pertama, apabila mereka mau mengikuti awig-awig desa adat. Kedua, mereka kan buat laporan di Polres Gianyar agar dicabut laporan itu. Ketiga, mereka harus melaksanakan penyangaskara jagat dalam bentuk upacara yadnya,” tandasnya. (jay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here