Fraksi PDIP Minta Bupati Tinjau Ulang MoU Pengelolaan Pasar Umum Gianyar

0
169
Ketua Fraksi PDI P Ketut Sudarsana bersama Ketua Fraksi Indonesia Raya, Ngakan Ketut Putra.

GIANYAR – Menyikapi polemik status tanah Pasar Umum Gianyar, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gianyar meminta peninjauan ulang MoU antara Pemkab dengan desa adat.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ketut Sudarsana menilai mediasi bukan menjadi jalan keluar pemecahan permasalahan tersebut. Sebab, sebelum revitalisasi, sudah ada pertemuan sampai tiga kali. Saat itu, ada permintaan desa adat mengelola Pasar Umum Gianyar, tapi terkendala di peraturan perundang-undangan. “Kesepakatannya, desa adat mengelola pasar senggol, parkir, serta tujuh unit kios,” tegas Sudarsana didampingi Ketua Fraksi Indonesia Raya (FIR) Ngakan Ketut Putra, Senin 22 Februari 2021.

Terkait status tanah, kata Sudarsana, Pemkab Gianyar telah menguasai tanah tersebut lebih dari 60 tahun dan sudah ada penandatanganan secara sporadis sebagai dasar permohonan Hak Guna Pakai. “Tanah itu dikuasai lebih dari 60 tahun. Jadi, apanya mau dimediasi ?. Kalau pemkab membangun dengan nilai investasi Rp 250 miliar, pasti pertimbangan hukumnya matang sekali, pasti semua sudah dikoordinasikan sebelum akhirnya bangun pasar,” ujar politisi asal Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Gianyar ini.

Sudarsana mensinyalir ada unsur politik di balik polemik tersebut dan seolah-olah sengaja dipermasalahkan. “Nanti saya minta ke bupati agar ditinjau ulang saja kesepakatan itu (pengelolaan senggol, parkir dan tujuh kios),” tegasnya.

Terkait klaim Desa Adat Gianyar bahwa tanah Pasar Gianyar dulunya adalah Pekarangan Desa (PKD), Sudarsana kembali menegaskan proses tersebut sudah selesai tahun 1947 silam. “Fakta di lapangan, terjadi tukar guling, kompensasi, faktanya ada. Masyarakatnya dipindah. Orang-orang nya masih hidup kok. Bicara Undang-undang, tanah ini sudah 60 tahun dikuasai Pemkab. Gak usah minta perlindungan hukum, kalau memang belum paham, gugat saja ke pengadilan,” gerutunya.

Sudarsana juga menegaskan, jika status tanah tidak jelas maka tidak akan mungkin terjadi pembangunan revitalisasi ini, “Semua sudah jelas, jangan diputar-putar itu. Makanya, kenapa gak ada ruang mediasi karena semua sudah selesai, semua sudah dilakukan. Kalau memang desa adat punya tanah, kenapa tidak dari dulu dengan bukti pipil atau DD, tinggal dimohonkan saja ke BPN, ndak perlu ngajak ini, ngajak itu,” tandasnya. (jay)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here