Arak Bali Legal Mulai Diproduksi dan Dikembangkan

0
175
Gubernur Koster menerima salah satu contoh hasil produksi minuman beralkohol tradisonal Bali asal Karangasem hasil fermentasi buah salak dengan kandungan alkohol 17 persen seusai jumpa pers di Balai Gajah, Denpasar

DENPASAR – Perjuangan Gubernur Bali Wayan Koster sejak menjadi Gubernur 2 tahun lalu, membuahkan hasil. Mimpi yang diidam-idamkan sejak lama akhirnya berhasil memperjuangkan minuman arak Bali, Brem Bali dan Tuak Bali menjadi usaha yang sah untuk diproduksi dan dikembangkan. Terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Arak Bali legal untuk dikembangkan dan ini akan sangat menguntungkan para pengrajin kecil di Bali yang bergerak dalam produksi lokal minuman beralkohol tradisional Bali.

Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan keterangan pers di Balai Gajah, Rumah Jabatan Gubernur Jaya Sabha, Denpasar Senin 22 Februari 2021. Menurut Gubernur Koster, sebelumnya telah berlaku Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagai penjabaran Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menetapkan bahwa industri minuman beralkohol merupakan bidang usaha tertutup.

Gubernur Koster mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat ketentuan yang mengubah Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dengan menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal. Tindak lanjut dari perubahan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tertuang dalam Lampiran III, angka 31, 32, dan 33 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang menetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

“Hanya diberlakukan khusus untuk empat provinsi yakni provinsi Bali, NTT, Sulut dan Papua dan ini luar biasa dan telah membuahkan hasil di Bali,” ujarnya.

Gubernur Koster menjelaskan, Industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt sebagai bidang usaha terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali merupakan respon atas upaya Gubernur Bali melalui Surat yabg diajukan Gubernur Bali Nomor : 530/2520/Ind/Disdagperin, tertanggal 24 April 2019, perihal permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2014.

Surat yang diajukan Gubernur Koster terhadap permohonan Surat Gubernur untuk merevisi dan melakukan pembinaan terhadap industri minuman tradisional Bali mendapat respon dari Menteri Perindustrian RI melalui Dirjen Industri Agro untuk memfasilitasi revisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dan sambil menunggu perubahan Perpres mengusulkan pengaturan dalam produk hukum daerah guna menata minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali.

Menurut Gubernur Koster perubahan memerlukan waktu lama dan Kementrian terlalu banyak yang diurus akhirnya Gubernur Koster disarankan membuat peraturan tingkat lokal untuk tataklola minuman lokal. “Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 29 Januari 2020 memberlakukan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang memberikan penguatan dan pemberdayaan perajin bahan baku minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali, standardisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas, serta kesejahteraan Krama Bali, “bebernya.

Dengan terbitnya Perpres Nomor 10 Tahun 2021, maka izin usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan /atau destilasi khas Bali yakni tuak Bali, brem Bali, arak Bali, produk artisanal dan arak/brem untuk upacara keagamaan sangat terbuka untuk dikembangkan Krama Bali.

Menurut rencana dalam pengembangannya, Gubernur Bali Wayan Koster akan mengambil kebijakan dalam pengembangan usaha industri beserta perluasan usaha minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) berbasis kerakyatan di sentra-sentra perajin arak. Penguatannya dilakukan dengan Koperasi atau UMKM sehingga usaha rakyat ini dapat difasilitasi melalui akses permodalan, pendampingan mutu, kemasan, branding, dan pasar. Strategi dan kebijakan ini dilaksanakan guna meningkatkan nilai perekonomian rakyat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini wujud nyata keberpihakan pada ekonomi rakyat berbasis tradisi.

Sementara untuk menjaga proses fermentasi dan/atau destilasi khas Bali yang sudah dilakukan secara tradisional dan turun-temurun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap minuman tradisional Bali, Gubernur Koster berharap praktek-praktek proses produksi yang tidak sesuai dengan proses secara tradisional dilarang.

“Gubernur Bali atas nama Pemerintah dan Krama Bali menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI, Ir. Joko Widodo yang telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Perpres ini memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata klola minuman fermentasi atau destilasi khas Bali,”pungkasnya. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here