Buka Lokasaba VIII PHDI, Wabup Buleleng Serukan Penguatan Lembaga

0
151


BULELENG – Pembukaan Lokasaba VIII Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Buleleng tahun 2021, tak hanya dimanfaatkan Wakil Bupati (Wabup) Buleleng untuk memotivasi peserta untuk serius menyusun program kerja dan memilih pemimpin terbaik. Pada momentum yang dihadiri Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana, Wabup Sutjidra juga menyerukan pentingnya penguatan dan sinergitas lembaga pengayom sekaligus pelindung umat hindu.

“Melalui Lokasaba, saya harapkan seluruh peserta memiliki visi dan misi yang sama, untuk melakukan penguatan PHDI sebagai lembaga pengayom dan pelindung umat dari tingkat nasional, provinsi. kabupaten/kota hingga desa,” tandas Wabup Sutjidra, Sabtu, 20 Februari 2021 usai membuka Lokasaba VIII PHDI Kabupaten Buleleng di Aula Universitas Panji Sakti Singaraja.


Dengan kelembagaan yang kuat, kata Sutjidra, PHDI tidak hanya diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan umat dalam hal kegiatan keagamaan, tapi juga dapat menjaga, mengawal, sekaligus menerapkan tatwa maupun dresta yang ada.

“Bagaimana PHDI bisa bersinergi dengan semua elemen Umat Hindu, maupun umat lain, sehingga mampu melakukan pengayoman dan perlindungan bagi umat dari ajaran yang tidak sesuai atau melenceng dari tatwa maupun dresta yang ada,”tegasnya.

Sesusai tema Lokasaba “Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Menegakkan Tattwa dan Dresta”, Sutjidra juga berharap Pengurus PDHI Kabupaten Buleleng periode 2021-2026 yang terbentuk dapat bersinergi dengan pemerintah terutama dalam pencegahan dan pengendalian Pandemi Covid-19.


Senada dengan Wabup Sutjidra, Ketua PHDI Provinsi Bali I Gusti Ngurah Sudiana juga berharap Lokasaba VIII PHDI Kabupaten Buleleng tahun 2021, dapat mengahasilkan program kerja dan kepengurusan yang solid serta mampu menjadi pengayom dan pelindung umat hingga tingkat desa.

“Penguatan lembaga PHDI hingga ke tingkat desa, sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada umat terkait tatwa dan drasta, atau pakem Agama Hindu, sehingga memiliki pedoman dalam melaksanakan keyakinannya sebagai Umat Hindu,” tandasnya.

Terkait ajaran Hare Krisna dan ISKCON, Sudiana menyatakan PHDI, MDA Bali, Kejaksaan dan Depag sudah membentuk tim untuk melepas pengayoman terhadap HK.

“Saat ini, sesuai surat bersama, PHDI dan MDA Bali melarang aktifitas HK dan ISKCON. Dan sudah diistruksikan kepada PHDI Kabupaten/Kota hingga tingkat desa untuk melakukan pengawasan agar tidak dilanggar,” pungkasnya.(kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here