Dampak Pandemi, Aset LPD di Bali Turun

0
46
Pertemuan antara Pimpinan DPRD Bali, pimpinan komisi bersama Pimpinan BKS LP LPD se- Bali bahas dampak pandemi Covid-19 bagi perkembangan LPD

DENPASAR – Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat adat di Bali terhadap lembaga perkreditan desa (LPD), DPRD Bali meminta agar semua LPD di Bali selalu dilakukan audit terhadap laporan keuangan. Tujuan audit ini menilai kewajaran dan kelayakan penyajian laporan keuangan dibuat pengelola LPD. Kewajaran dan kelayakan laporan keuangan ini tentunya mengacu pada prinsip akutansi yang diterima umum dan selanjutnya penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit.

“Hal penting yang mesti harus tetap dijaga saat ini adalah situasi yang kondusif di desa adat dan jangan pernah ada isu-isu negatif yang berpengaruh dalam pengelolaan keuangan LPD di desa adat. Sebab, ditengah pandemi Covid-19 ini, mulai disebarkan berbagai isu yang salah satunya mengenai pergantian nama LPD dengan nama lain. Pemilihan bendesa adat yang dipilih melalui sistem pemilihan bikan didasari musyawarah mufakat lebih banyak berpengaruh terhadap keberadaan LPD. Terlebih-lebih lagi dalam pemilihan tersebut ditunggangi berbagai kepentingan dan paling parah kalau ada kepentingan politik masuk didalamnya,” ungkap Ketua BKS-LPD Bali Nyoman Cendikiawan,dalam pertemuan antara Pimpinan DPRD Bali, pimpinan komisi bersama Pimpinan BKS LP LPD se- Bali Rabu 10 Februari 2021.

Ketua Lembaga Perberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Nyoman Karmiasa menyampaikan situasi ekonomi masyarakat saat ini sangat sulit. Situasi ekonomi ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19.

“Awalnya Covid-19 hanya berpengaruh pada kesehatan, belakangan berpengaruh keras terhadap LPD di Bali dan ekonomi masyarakat Bali. Aset LPD awalnya telah mencapai Rp 24,3 Triliun dan setelah pandemi, turun diposisi Rp 23,6 Triliun,”ujarnya.

Melihat pengaruh pandemi yang sedemikian besar, menurutnya diperlukan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama terus mendukung LPD. Ketua LPLPD mengakui, belakangan ini ada juga LPD macet dan masuk ke ranah hukum.

“LPLPD tidak bisa mencegah dan ketika tidak bisa selesai di masyarakat adat berlanjut ke masalah hukum. Kami sesungguhnya berharap bisa diselesaikan di ranah desa adat dan kalau dibawa ke ranah hukum positif, yang bersalah dibawa ke hukum dan masalah hutang di LPD tidak bisa diselesaikan,” keluhnya.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry mengingatkan dalam pengelolaan LPD di seluruh Bali jangan pernah keluar dari wilayah desa adat dimana LPD itu berada. Menurutnya, sadar dan tidak sadar semua itu harus dimulai dari aturan dan penegakan aturan yang kuat.

“Sebenarnya dalam pengelolaan LPD harus diprioritaskan pada warga desa adat. Ketika LPD ada banyak dana perlu ekspansi usaha, harus dipikirkan secara cermat oleh pengelola dan pengurus LPD, jangan pernah salah dalam mengambol keputusan,” tegasnya.

Ditambahkan, dalam keputusan melakukan pengembangan usaha dengan pemberian kredit di luar wilayahnya, sering menjadi masalah hingga menimbulkan persoalan hukum.

“Kami setuju penyelesaian hukum adat tetapi agar dalam pengelolaan LPD jangan keluar dari desa adat. Kalau mau ekspansi harus dengan perhitungan yang cermat tidak bisa spekulatif. Misalnya pembelian tanah murah, kemudian kavlingan macet dan ini sudah banyak terjadi dan harus dibuka,”pintanya sembari menambahkan, kita sayangi LPD dengan baik tetapi kita harus mengawal dengan baik pula.(arn).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here