BKS-LPD Buleleng Harapkan Hukum Adat Lindungi LPD

0
68
Ketua BKS Kabupaten Buleleng, I Made Nyiri Yasa

BULELENG – Banyaknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat/Pakraman di Provinsi Bali yang terpuruk akibat salah pengelolaan sehingga berujung kasus hukum, mendapat perhatian khusus peserta rapat koordinasi (rakor) LP-LPD dan BKS-LPD se-Bali dengan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Selain belum ada perlindungan hukum adat dalam tata kelola lembaga yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat adat di Bali, LPD juga belum memiliki lembaga penjamin usaha sebagaimana pernah dilakukan dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

“Pada rapat koordinasi tersebut sudah kami usulkan agar ada perlindungan hukum adat dalam pengelolaan LPD,” tandas Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiri Yasa, Sabtu (23/1/2021) siang usai memimpin rapat internal.

Perlindungan hukum adat terhadap LPD, kata Nyiri Yasa, merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) khususnya pasal 39 huruf (3).

“Yang berbunyi LPD dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tuntuk terhadap Undang-undang ini,” tandasnya.

Nyiri yang berharap usulan tersebut terakomodir dalam pembahasan Revisi Perda Provinsi Bali No 4 Tahun 2019 tentang Penguatan Desa Adat di DPRD Provinsi Bali juga mengusulkan peningkatan kerjasma LPD dengan BPD Bali.

“Karena LPD membutuhkan mitra kerja atau lembaga penjamin. Kemitraan dengan BPD sudah terjalin, namun sebagai nasabah LPD tidak bisa meminjam dana,” pungkasnya.(kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here