Ingat, Perangkat Desa Dilarang Menjadi Tim Sukses Pilkel!

0
505
Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Regep

MANGUPURA – Kalangan DPRD Badung mendukung sikap Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang menegaskan netral dalam Pemilihan Perbekel (Pilkel) serentak yang digelar 7 Februari 2021.  Dewan ini meminta OPD terkait mengawasi perangkat desa agar tidak mengarahkan suara atau menjadi tim sukses salah satu calon perbekel.

Ketua Komisi I DPRD Badung I Wayan Regep menegaskan perangkat desa harus mengikuti sikap Bupati yang menyatakan netral. Artinya, tidak mengunakan jabatan dan wewenang untuk memenangkan salah satu calon. “Hak pilih pribadi tetap ada, akan tetapi tidak menggunakan jabatan dan kewenangan untuk menguntungkan atau memenangkan salah satu calon,”tegas Regep, Selasa (12/1/2021). Ditambahkannya, aturan memang melarang perangkat desa menggunakan jabatannya untuk meenguntungkan diri sendiri, orang lain, maupun golongan tertentu. Termasuk menjadi tim sukses dalam pilkel juga dilarang.

Meski mengaku belum mendapat laporan adanya perangkat desa seperti klian dinas menjadi tim sukses, politisi PDI Perjuangan ini melihat indikasi kearah itu cukup terbuka. Untuk itulah pihaknya meminta Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (PMD) Badung melakukan pengawasan kepada perangkat desa. “Marilah mewujudkan Pilkel Badung yang demokratis dan bermartabat,”ujarnya.

Secara terpisah Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budi Argawa menyatakan sependapat dengan arahan dewan.  Perangkat desa kata dia, memang tidak boleh menggunakan kewenangan dan jabatannya untuk menguntungkan pihak lain. Dalam hal ini menguntungkan salah satu calon perbekel. “Kami sepakat dengan Dewan, karena memang ada aturan perundang-undangan yang melarang,”tegasnya.

Aturan yang dimaksud, kata dia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 51 menjabarkan larangan untuk perangkat desa, diantaranya dilarang membuat keputusan keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu. Perangkat Desa juga dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas hak dan atau kewajiban.  Kemudian, Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2016, perangkat desa dilarang ikut serta dalam kampanye.  “Kalau memang ada yang melanggar dan terbukti, tentu akan kita berikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,”ucapnya.

Seperti diketahui sebanyak 34 desa akan melaksanakan pilkel serentak, yang diikuti sebanyak  110 orang calon perbekel. Dengan perincian 2 calon perbekel ada 14 desa, 3 calon perbekel ada di 4 desa, 4 calon perbekel di 8 desa dan 5 calon perbekel di 7 desa. (lit)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here