Ray Yusha : Pembangunan Bandara Bali Utara Awalnya Bukan Keseimbangan Pembangunan

0
215

Rapat Komisi III DPRD Bali dengan stake holder membahas bandara Bali Utara

DENPASAR – Pembangunan bandara Bali Utara kembali mengemuka dalam rapat kerja DPRD Bali dengan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Bali  di DPRD Bali, Senin (11/1/2021). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah membahas rencana pembangunan insfrastruktur di Bali yang akan mendapatkan kucuran dana pusat hingga Rp 31 Triliun. Diantaranya pembangunan Segitiga Mas Nusa Penida, Jalan Tol Denpasar-Gilimanuk dan pembangunan Bandara di Buleleng.

Pada pembangunan Bandara di Buleleng anggota Komisi III Jro Nyoman Rai Yusha membeberkan rencana awal pembangunan Bandara Buleleng yang sampai saat ini belum ada kepastian lokasi akan dibangun apakah di barat atau di timur. Lantaran belum ada kepastian, sehingga pembangunan bandara Buleleng disebut kebarat- kebirit. 

Politisi Gerindra asal Buleleng ini membeberkan rencana awal, tujuan pembangunan Bandara di Buleleng sebenarnya bukan untuk pemerataan pembangunan antara Bali utara dan Bali selatan. Melainkan akibat perluasan Bandara Ngurah Rai telah membuat kerusakan lingkungan yang sangat parah. Akibat dari perluasan landasan pacu membuat  pantai Jerman hingga pantai Kuta terjadi kerusakan yang luar biasa.

 “Dari sanalah asal usul untuk memindahkan bandara dan dirancang pembangunan bandara baru,” ujarnya.

Awalnya, lanjut Rai Yusha, atas pengurugan yang dilakukan untuk perluasan bandara, satu satunya putra Bali Ir. Glebet melakukan protes akibat bandara menjorok kelaut membawa dampak luar biasa. Sayangnya pihak lain yang juga getol dengan reklamasi tidak ada suaranya. 

Akibat terjadi kerusakan yang luar biasa, Bali diberikanlah proyek pengisian pasir oleh pusat. Diakui keberadaan bandara memberi dampak besar dan manfaat yang luar biasa pula pada ekonomi Bali dan republik ini. Tetapi perluasan bandara sampai pengurugan laut juga mengakibatkan kerusakan yang luar biasa terhadap lingkungan di Bali. 

“Manfaatnya semua lari kepusat walaupun ada ke daerah tetapi sangat kecil,” katanya.

Saat ini dalam kepemimpinan Gubernur Koster juga terus dihembuskan pembangunan tersebut. Gubernur Koster terus mendengung-dengungkan Program Gubernur dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Mewujudkan masyarakat Bali yang sejahtra skala dan niskala. Menurut visi tersebut sangat luar biasa, kalau memang benar dapat diwujudkan kepada seluruh rakyat Bali.

Apa yang terjadi saat ini, penentuan lokasi pembangunan tidak jelas, lagi di barat dannlagi di timur. Dulu, lanjut Rai Yusha, seandainya lapangan di baray, bahayanya angin samping dan akan merusak alam lingkungan di Bali barat  termasuk biota laut. 

“Waktu itu ada pertimbangan ke timur dengan alasan geografis di barat terhalangi oleh bukit. Itu dulu, ketika ada pergantian Bupati, Putu Agus Suradnyan naik bupati pertimbangan pindah ke timur,”imbuhnya lagi sembari menyebutkan jangan pernah ada kebohongan lagi dan jangan dijadikan ajang politik.

Terkait itu, sekalipun dari sisi penetapan lokasi (penlok) belum muncul dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, kemungkinan besar lokasi bandara Bali Utara akan mengarah ke barat atau Sumberklampok.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Wayan Gde Samsi Gunarta menyebutkan, kemungkinan besar lokasi bandara Bali Utara akan mengarah ke barat atau Sumberklampok. Menurutnya, dalam proses studi yang dilakukan pihak Pusat, titik pembangunan mengarah ke barat yakni ke Sumberklampok. 

“Itu studinya. Tapi kami masih menunggu resminya. Dan kami juga sedang mengerjakan pengerjaan terkait lahan, setup rencana lahan yang akan dimanfaatkan. Itu semua masih dalam proses perencanaan. Tapi secara teknis, (titiknya) sudah ke barat,” imbuhnya.

Mengenai Penlok sejatinya, Pemerintah Pusat akan menerbitkan penlok pada akhir 2020 lalu. Namun urung terealisasi mengingat proses yang harus dilalui cukup panjang. Terutama mengenai analisa teknis dan masalah pengukuran lahan yang agak terhambat sehingga pusat membutuhkan waktu.

Sementara mengenai kebutuhan lahan yang diperlukan, untuk keberadaan terminal dan landasan pacu di bandara Bali Utara seluas 310 hektare. Namun sebagai gambaran awal, Pemprov Bali baru bisa menyediakan lahan sekitar 150 hektar. 

“Saat ini, kami sedang membangun komunikasi dengan Taman Nasional Bali Barat. Mengingat beberapa luas lahan di taman nasional itu diperlukan kurang lebih 64 hektare,” pungkasnya. (arn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here