Cukup Bukti, Ketua LPD Kalianget Tersangka

0
79
Wakapolres Buleleng Kompol Loduwyk geber kasus dugaan korupsi LPD Kalianget

BULELENG – Dengan bukti permulaan yang cukup, penyidik Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng menetapkan oknum Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Kalianget Kecamatan Seririt, Ketut Darmada alias Leber (49) beralaamat Banjar Dinas Dawan Desa Kalianget sebagai tersangka.

Penetapan Leber sebagai tersangka, juga dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (LHP-BPKP) Perwakilan Provinsi Bali yang menemukan adanya kerugian keuangan negara senilai Rp 355.690.414.

“Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, penyidik Unit III Tipikor Satreskrim Polres Buleleng telah menetapkan seorang berinisial KD alias Leber sebagai tersangka,” tandas Wakapolres Buleleng, Kompol Loduwyk Tapilaha, Rabu (30/12/2020).

Loduwyk didampingi Kabagops Kompol Anak Agung Wiranata Kusuma dan Kasatreskrim AKP Viky Tri Haryanto memaparkan, dari fakta hukum dan keterangan saksi-saksi, dugaan penyalahgunaan dana LPD sesuai laporan masyarakat No. : LP-A/03/I/2020/Bali/Res Buleleng, tanggal 17 Januari 2020 juga dibenarkan dan diakui tersangka.

“Tersangka mengakui menggunakan dana LPD Desa Adat Kalianget, dilakukan dengan cara kas bon, secara terus menerus/berulang kali sejak tahun 2018,” jelasnya.

Kasus ini diproses secara hukum karena tersangka tidak mengembalikan dana pinjaman di LPD.

“Serangkaian proses hukum, penyidik juga telah melakukan tindakan penahanan dan segera menyerahkan tersangka berikut berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Buleleng untuk proses hukum lebih lanjut,” tegasnya.

Atas perbuatannya, oknum Ketua LPD Pakraman Kalianget ini dijerat pasal berlapis yakni pasal 2, pasal 3 dan pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP karena dilakukan berulang kali.

“Ancaman hukuman, pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 1 Miliar,” pungkasnya.(kar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here